Disiplin dan Komitmen Kehadiran Anggota DPR sebagai Wakil Rakyat Ditagih

Kompas.com - 24/11/2018, 10:46 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat membuka Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat membuka Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna (Rapur) Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019, Rabu (21/11/2018), tercatat kurang dari 100 orang dari 560 anggota DPR yang hadir.

Menanggapi hal itu, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menuturkan kehadiran anggota DPR baik, kehadiran ide dan kehadiran fisik menjadi suatu keharusan.

Hal itu dikatakan saat diskusi yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network dengan bahasan, "Mengapa Anggota DPR Malas?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018?).

Syamsuddin menegaskan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban Anggota DPR kepada publik yang memilihnya belum begitu nampak.

Baca juga: Anggota DPR Ini Minta Lion Air Ditutup

“Ini penting sekali untuk mengingatkan Parpol mengenai manajemen kehadiran.Yang saya khawatirkan bahwa level komitmen anggota DPR di parpol atau fraksi rendah,” tutur Syamsuddin.

Ia menuturkan, tingkat kehadiran anggota DPR rendah lantaran harus menjalankan tugas kedewanan di tempat lain atau menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) tidak masuk akal.

“Kita hidup di dunia komunikasi begitu mudah, medianya begitu banyak ada media sosial, online, konvensional seperti teve, radio, koran dengan WA bisa mengontak konstituen,” tutur dia.

Meski demikian, Syamsuddin mengemukakan, rendahnya kehadiran DPR dalam Rapat Paripurna bukan semata-mata kemalasan anggota DPR.

Menurut Syamsuddin, juga disumbangkan akibat sistem Pemilihan anggota legislatif yang proposional terbuka.

“Mana mungkin membayangkan setiap dewan bertanggung jawab bila dapilnya besar. Bayangkan dapilnya bisa lebih 10 orang wakil kita di Senayan,” tutur Syamsuddin.

Sementara, Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum menururkan ada persoalan mendasar di DPR.

“Saya kira ada masalah mendasar di DPR dalam hal cara mengambil keputusan, kedua penentuan agenda, ketiga peran parpol terutama elitnya,” tutur Bivitri.

Ia juga menyoroti mekanisme rekrutmen parpol dalam menjaring calon anggota legislatif.

“Pada akhirnya yang masuk ke DPR banyak orang tidak paham dan semua keputusan diambil elit partai dan cenderung santai,” kata Bivitri

Pada kesempatan itu, Bivitri mengapresiasi kinerja yang terus berupaya memperbaiki kelembagaan. Namun, ia mengkritik hal itu masih dikerjakan di permukaan dan kurang menyentuh hal-hal yang substantif.

“Yang kita butuhkan bagaimana dari segi substansi kinerja itu kelihatan,” tutur Bivitri.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X