Ketua Timses Prabowo-Sandi Akui Keterbatasan Dana Kampanye

Kompas.com - 23/11/2018, 20:47 WIB
Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso mengakui tim kampanye masih mengalami keterbatasan dana.

Meski demikian, Djoko optimistis anggaran yang tersedia mencukupi untuk membiayai kampanye berakhir.

"Ya memang masih terbatas. Jelas orang sudah pasang bendera, kita belum. Tidak perlu sebut angka, itu rahasia," ujar Djoko saat ditemui di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Menurut Djoko, tim pemenangan Prabowo-Sandi tidak ingin banyak berharap mendapat sumbangan dana kampanye dari pihak eksternal.

Baca juga: Ketua Timses Prabowo Sebut Pengemudi Ojek Online Bukan Pekerjaan Layak

Apalagi, menurut Djoko, posisi Prabowo-Sandi sebagai oposisi membuat orang yang ingin menyumbang menjadi khawatir.

Namun, Djoko optimistis kejujuran Prabowo dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, menurut Djoko, Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi mampu bekerja secara militan, di tengah anggaran yang sedikit.

"BPN itu sudah saya desain tahan gempa, ya militan ya," kata Djoko.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X