Wapres Kalla Sindir Kementerian Agama yang Tak Tahu Jumlah Masjid

Kompas.com - 23/11/2018, 19:30 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama karena tak mengetahui jumlah masjid di Indonesia.

Sindiran itu disampaikan Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Dewan Masjid Indonesia (Rakernas DMI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

"Yang tahu betul itu (jumlah masjid di Indonesia) cuma Allah SWT yang tahu berapa. Kita tanya Menteri Agama dia juga tidak tahu. Mestinya Menteri Agama bisa hitung itu. Kan ada KUA (Kantor Urusan Agama) di kecamatan. Jangan hanya urus NTR (nikah, talak, rujuk) saja," kata Kalla, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI.

Baca juga: Wapres Sebut DMI Akan Panggil Pengurus Masjid yang Diduga Terpapar Paham Radikal

"Jadi Dirjen (Bimbingan) Masyarakat Islam ini enak. Dia tidak banyak urusannya kan. Dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak. Urusan haji diurus Dirjen Haji. Sekarang ditugasi, you selama enam bulan kasih kita jumlah yang benar," ujar Kalla kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang turut hadir.

Kalla mengatakan, setidaknya saat ini tercatat ada 800.000 masjid di Indonesia.

Ia berharap nantinya semua masjid bisa terdata agar program memakmurkan masjid bisa terlaksana di semua masjid.

"Kami (DMI) juga wajibkan nanti ketua-ketua daerah membikin pemetaan supaya masuk ke aplikasi kami. Manti dijelaskan di sana, di aplikasi DMI," lanjut Kalla.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X