Kompas.com - 23/11/2018, 19:00 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap pengemudi ojek online bukan pekerjaan yang layak.

Bahkan, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, menilai ojek online sebagai bagian dari kapitalisme.

"Memangnya ojol profesi yang bagus? Saya enggak memimpikan pemuda-pemuda kita (menjadi ojek online). Lebih bagus pemuda kita jadi dokter, jadi insinyur," kata Djoko saat ditemui di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Menurut Djoko, kehadiran ojek online adalah salah satu bukti pemerintah gagal mengurus negara. Menurut Djoko, pemerintah seharusnya mendorong para pemuda untuk berprestasi dan memiliki pekerjaan yang lebih baik ketimbang ojek online.

Baca juga: Prabowo Sebut Elite Pendukungnya Diancam, Ini Kata Jubir Jokowi-Maruf

"Mereka hanya bagian dari kapitalisme. Yang punya itu satu dan semaunya mereka merintah-merintah," kata Djoko.

Sebelumnya, dalam orasi di acara deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Sandi tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan hal senada terkait pekerjaan ojek online.

Said mengajak agar para pengemudi ojek online yang menginginkan perubahan kesejahteraan mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Said menilai pemerintah saat ini tidak mampu memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan ojek online.

"Sekolah tinggi-tinggi jadi ojol miris enggak? Kami ingin bisa bekerja dan dapat kehidupan yang layak. Gaji kalian cuma Rp 2 juta kan? Di mana pemerintah? Di mana presiden?" Kata Said saat berorasi.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku prihatin dan sedih dengan jalan karir anak muda di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Prabowo: Saya Ingin Anak Muda Jadi Pemilik Perusahaan, Bukan Jadi Kuli

Prabowo kemudian menjelaskan soal anak muda yang lulus SMA dan tak melanjutkan kuliah namun menjadi sopir ojek online. Kondisi ini, kata dia, menyedihkan dan perlu diperbaiki.

"Setelah anak muda Indonesia lulus SD, ia masuk ke jenjang SMP. Setelah ia lulus, anak itu akan bersekolah di jenjang SMA. Setelah ia lulus SMA, anak tersebut menjadi pengemudi ojek online," ujarnya.

"Menyedihkan tetapi itu adalah sebuah fakta," imbuh dia.

Kompas TV Calon wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ingin menambah jumlah unicorn di Indonesia menjadi 10 perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun. Saat ini Indonesia sudah memiliki empat unicorn yakni Tokopedia, Buka Lapak, Traveloka dan Gojek. Sandi menilai keempat unicorn tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia. Sandi berharap pemerintah dapat turut berperan dalam memfasilitasi ide-ide pengusaha muda untuk menciptakan start up yang dapat menguntungkan perekonomian Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.