Kinerja DPR Masa Sidang I 2018-2019 Diwarnai Rapat Tidak Kuorum hingga Kasus Korupsi

Kompas.com - 23/11/2018, 18:26 WIB
Salah seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampak duduk sendirian di antara kursi-kurai kosong yang terlihat dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (18/2/2014). Rapat paripurna kali ini hanya dihadiri 226 anggota atau kurang dari kuorum yang ditetapkan yakni 281 anggota.Kompas.com/SABRINA ASRIL Salah seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampak duduk sendirian di antara kursi-kurai kosong yang terlihat dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (18/2/2014). Rapat paripurna kali ini hanya dihadiri 226 anggota atau kurang dari kuorum yang ditetapkan yakni 281 anggota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) M. Djadijono menyoroti kinerja DPR dalam Masa Sidang I Tahun 2018-2019. Djadijono menuturkan, tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat paripurna (Rapur) minim sehingga tak jarang mengakibatkan Rapur tertunda-tunda.

Bahkan, kata Djadijono, pengambilan keputusan dalam Rapur sering kali dilakukan tidak sesuai kriteria kourum yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang disusun DPR sendiri.

Djadijono menuturkan, ada rapat yang mestinya sangat penting dihadiri oleh para anggota DPR yaitu rapat penutupan tanggal 31 Agustus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai APBN 2019. Namun, saat itu masih ada anggota DPR yang bolos.

“Kalau tidak memenuhi kourum dan diambil keputusan juga ini sesuatu yang aneh, absah atau tidak,” tutur Djadijono saat memaparkan evaluasi Kinerja DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 di Kantor Formappi, Jumat (23/11/2018).


Baca juga: Formappi: Kinerja DPR di Masa Sidang I Jeblok

Diketahui dalam Pasal 232 ayat (1) UU MD3 menyatakan,”Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.”

Sementara kriteria kuorum dijelaskan oleh Pasal 232 ayat (2) UU MD3 yang menyebut kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri lebih dari setengah (1/2) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi.

Meski demikian, ada klausul lain dalam Pasal 232 ayat (4) UU MD3 yang menyatakan setelah dua kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

Peneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijonosaat memaparkan evaluasi Kinerja DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 di Kantor Formappi, Jumat (23/11/2018).Reza Jurnaliston Peneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijonosaat memaparkan evaluasi Kinerja DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 di Kantor Formappi, Jumat (23/11/2018).

Pimpinan DPR terjerat pidana

Djadijono juga menyoroti pelanggaran kode etik oleh pimpinan DPR. Ia menilai pimpinan DPR terkesan saling membela dan melindungi koleganya sendiri.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X