Kompas.com - 23/11/2018, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin hak pilih warga penyandang disabilitas mental pada Pemilu 2019.

Dalam rangka jaminan itu pula, ada kebijakan-kebijakan khusus yang ditempuh KPU agar hak warga penyandang disabilitas mental bisa dipenuhi.

Salah satunya, mengizinkan penyandang disabilitas mental didampingi saat pencoblosan di TPS. Pendampingn dilakukan yang bersangkutan sedang dalam kondisi yang tidak sehat.

Sebaliknya, jika pemilih penyandang disabilitas mental mampu memberikan hak pilihnya tanpa bantuan pihak lain, maka tak diperlukan pendampingan.

"Pelaksanaannya nanti, pertama kalau kondisinya sehat tidak perlu pendamping, kedua dalam hal diperlukan pendamping, sama seperti penyandang disabilitas lainnya," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat dihubungi, Jumat (23/11/2018).

Viryan menjelaskan, pendamping pemilih penyandang disabilitas bisa dari pihak yang dianggap memungkinkan. Misalnya, petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), perawat khusus penyandang disabilitas, atau keluarga pemilih.

Hal ini, tidak hanya berlaku untuk pemilih penyandang disabilitas mental, tetapi juga penyandang disabilitas lainnya.

"Misalnya dalam kondisi yang kurang begitu sehat tapi dia bisa memutuskan memilih partai X, katakanlah seperti itu, maka pendamping pemilihnya mencobloskan," terang Viryan.

Baca juga: KPU: Pendataan Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru

Namun demikian, pendamping pemilih penyandang disabilitas harus mampu menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.

Demi menjaga kerahasiaan pemilih, pendamping diwajibkan untuk mengisi formulir C3. formulir pernyataan pendamping merahasiakan pilihan pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Dalam penyaluran hak pilih salah satunya bersifat rahasia, wajib untuk menjaga kerhasiaan pilihan pemilih," tandas Viryan.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu 2019. Segala permasalahan dibahas mulai dari daftar pemilih hingga logistik Pemilu 2019. Menjelang tahapan berikutnya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi selama dua hari sejak Jumat (16/11/2018) malam. Rapat ini membahas soal perbaikan daftar pemilihan tetap hingga teknis pelaksaan pemilih yang belum terdata di daftar pemilih tetap. Serta juga membahas logistik pemilu seperti kertas suara dan kotak suara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Nasional
DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

Nasional
Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Nasional
Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.