Wapres Sebut DMI Akan Panggil Pengurus Masjid yang Diduga Terpapar Paham Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan memanggil pengurus masjid yang diduga terpapar paham radikal.

Hal itu disampaikan Kalla yang juga Ketua Umum DMI, menanggapi temuan 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

Temuan itu didapatkan dari hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

"Jadi Dewan Masjid Indonesia akan mengumpulkan masjid-masjid yang dianggap itu (radikal). Karena ada lebih 48 atau berapa itu," kata Kalla, saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Menag Dalami Temuan 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

Kalla menambahkan, temuan tersebut menarik karena justru masjid yang terpapar paham radikal berada di lingkungan kantor pemerintahan.

Kalla mengaku sudah membicarakan temuan tersebut dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Kalla menyatakan, dari temuan tersebut ada masjid yang kadar terpaparnya rendah, sedang, hingga tinggi.

Ia menyebutkan, pemerintah melalui instansi terkait bersama DMI juga akan memberikan pendekatan kepada masjid-masjid di Indonesia untuk membuat kurikulum dan penilaian untuk para penceramah.

Baca juga: Soal Masjid Terpapar Radikalisme, BIN Diminta Tak Resahkan Masyarakat

"Kami tidak melarang penceramah. Tapi batasannya mereka harus taati. Memang apalagi tahun politik sekarang ini membedakan antara mengritik dan memberi saran itu kadang susah dibedakan itu," kata Kalla.

Temuan BIN

Sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI, di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, beberapa waktu silam.

Baca juga: Wakil Ketua Dewan Masjid Jamin Tak Ada Radikalisme di Tempat Ibadah

Wawan mengatakan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

"Survei dilakukan oleh P3M NU, yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Wawan, saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Kategori radikalisme tersebut, lanjut dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia mengatakan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten menjurus radikalisme.

"Jadi, konten ceramahnya yang kami utamakan, karena itu kan setahun sudah ada daftar penceramahnya. Kalau masjidnya sih enggak ada yang radikal, tapi penceramahnya," terang dia.

Baca juga: Penjelasan BIN soal 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

Wawan mengatakan, keberadaan masjid di lingkungan pemerintah seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya BIN menjaga persatuan di Indonesia.

Ke depannya, BIN berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan agar tercipta ceramah yang lebih sejuk.