Taufik Kurniawan Masih Jabat Wakil Ketua DPR, PAN Diminta Bersikap Tegas

Kompas.com - 23/11/2018, 12:27 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai Amanat Nasional ( PAN) belum mengambil sikap untuk mengganti kadernya Taufik Kurniawan dari posisi Wakil Ketua DPR.

Taufik Kurniawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Oktober 2018 lantaran diduga menerima imbalan (gratifikasi) saat mengurus dana alokasi khusus fisik untuk daerah pemilihannya Kabupaten Kebumen.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, pihaknya mendesak Taufik mundur dari jabatan pimpinan DPR. Menurut Lucius, PAN harus memiliki keberanian untuk memberhentikan Taufik.

“Keadaban itu harus dibuktikan melalui sikap tegas (PAN) untuk mengganti posisi Taufik dengan orang atau figur lain yang pantas,” ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Lucius menilai, keputusan tak mau mundur Taufik setelah hampir satu bulan berstatus tersangka kasus korupsi, merupakan bentuk pengingkaran atas kepercayaan yang diberikan rakyat.

Baca juga: Soal Pengganti Taufik Kurniawan, Ketua DPR Belum Terima Surat dari PAN

Menurut Lucius, Taufik Kurniawan hanya peduli pada kepentingan pribadinya dengan berlindung di balik mekanisme resmi proses penngunduran diri sebagaimana diatur UU MD3 atau Tatib.

“Soal nasib Taufik Kurniawan yang telah menjadi tersangka namun juga masih mengemban jabatan sebagai Pimpinan dan Anggota DPR, saya melihat dari berbagai pihak yang punya ruang untuk membuat keputusan, memang tak ada niat untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan parlemen sebagai lembaga,” kata Lucius.

Lucius menilai, tindakan korupsi telah merusak citra partai dan DPR itu sendiri. Mestinya, kata Lucius, tak perlu menunggu surat bagi DPR atau PAN untuk memberhentikan Taufik.

Lucius menuturkan, keengganan atau kelambanan mengambil keputusan memberhentikan Taufik hanya akan mempertebal citra parlemen atau partai politik yang mementingkan diri atau kelompok semata.

“Mendesak juga agar citra parlemen tak terus mengalami pembusukan oleh figur yang sudah terlibat kasus busuk korupsi,” tutur Lucius.

Baca juga: Sekjen PAN: Kami Belum Berkomunikasi dengan Taufik Kurniawan Sejak Ditahan KPK

Akan tetapi, lanjut Lucius, dalam konteks mendorong perubahan kelembagaan kehadiran figur baru di kursi pimpinan DPR tak akan memberi kontribusi signifikan bagi DPR.

“Jadi tak mendesak untuk kepentingan perubahan dan penguatan kelembagaan parlemen, karena parlemen sekarang sepertinya sudah membatu dengan aneka kegagalan baik kinerja maupun mitra,” kata Lucius.

Menurut Lucius, desakan mengganti Taufik mungkin bermanfaat bagi figur pengganti dan parpol pengusung saja.

“Buat rakyat, sepertinya sudah tanpa harapan lagi. Siapa pun yang akan mengganti atau secepat apapun penggantian tak ada harapan baru untuk menjadikan parlemen sebagai lembaga bermanfaat untuk kepentingan rakyat,” tutur ia.

Lucius menambahkan, prosedur pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hanya “tameng” yang dipakai Taufik dan mereka yang senasib dengannya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap rakyat.

Dalam aturan UU MD3 dijelaskan pemberhentian harus memenuhi satu dari tiga syarat. Syarat itu adalah meninggal dunia, diputuskan bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, atau mengundurkan diri.

“Logika berpikir ini juga seharusnya menjadi alasan bagi PAN dan DPR untuk secepatnya mengambil keputusan terkait Taufik Kurniawan. PAN dan DPR juga tak bisa terus berlindung di balik mekanisme formal sekedar untuk menilai alasan memberhentikan Taufik dari jabatannya,” tutur Lucius.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurut b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X