Badan Siber Petakan Potensi Kerawanan Sistem Pemilu

Kompas.com - 22/11/2018, 17:24 WIB
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) memetakan potensi kerawanan yang mengancam sistem Pemilu.

Menurut Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin, dari hasil pemetaan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan terkait potensi ancaman tersebut. Yaitu, aspek integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan.

Terkait aspek integritas, ada lima hal yang harus diperhatikan. Pertama, perubahan data hasil perhitungan suara. Dua, manipulasi data/Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Ketiga, membangun kepercayaan publik terhadap data elektronik yang disajikan. Keempat, kesalahan logic pada perangkat lunak di pemilu. Terakhir, penyangkalan terhadap keabsahan dokumen elektronik.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber Jelang Pemilu, BSSN Gandeng Facebook dan Twitter

Sementara itu, terkait aspek kerahasiaan, terdapat beberapa celah kerawanan, yaitu  kebocoran data DP4, kebocoran arsitektur data mengenai sistem atau teknologi, dan ketiga, data pemilih pemilu yang belum terproteksi.

Sedangkan terkait aspek ketersediaan layanan, salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketidakakuratan perencanaan kapasitas sistem.

Untuk melakukan pengamanan terhadap Pemilu, BSSN melakukan koordinasi langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami sudah koordinasi dengan KPU berkaitan dengan pengamanan pemilu ini. Sistem-sistemnya tentu kita sudah siapkan dan tentunya tidak bisa disampaikan di sini karena ini merupakan suatu strategi kita," kata Asep usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Asep melanjutkan, perkembangan teknologi dan informasi saat ini kerap dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menjalankan kejahatan terkait Pemilu.

Baca juga: BSSN: Jaminan Pengamanan Siber Jelang Pemilu Tak Bisa 100 Persen

Misalnya menyerang sistem pemilu. Tujuan penyerangan adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Selain itu, penyerangan juga dimaksudkan untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Penyerang, kata Asep, juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi dengan tujuan mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilu.

"Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, hingga mengalahkan lawan politik," ujar Asep.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X