Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/11/2018, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan potensi kerawanan yang mengancam sistem Pemilu.

Menurut Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin, dari hasil pemetaan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan terkait potensi ancaman tersebut. Yaitu, aspek integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan.

Terkait aspek integritas, ada lima hal yang harus diperhatikan. Pertama, perubahan data hasil perhitungan suara. Dua, manipulasi data/Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Ketiga, membangun kepercayaan publik terhadap data elektronik yang disajikan. Keempat, kesalahan logic pada perangkat lunak di pemilu. Terakhir, penyangkalan terhadap keabsahan dokumen elektronik.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber Jelang Pemilu, BSSN Gandeng Facebook dan Twitter

Sementara itu, terkait aspek kerahasiaan, terdapat beberapa celah kerawanan, yaitu  kebocoran data DP4, kebocoran arsitektur data mengenai sistem atau teknologi, dan ketiga, data pemilih pemilu yang belum terproteksi.

Sedangkan terkait aspek ketersediaan layanan, salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketidakakuratan perencanaan kapasitas sistem.

Untuk melakukan pengamanan terhadap Pemilu, BSSN melakukan koordinasi langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami sudah koordinasi dengan KPU berkaitan dengan pengamanan pemilu ini. Sistem-sistemnya tentu kita sudah siapkan dan tentunya tidak bisa disampaikan di sini karena ini merupakan suatu strategi kita," kata Asep usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Asep melanjutkan, perkembangan teknologi dan informasi saat ini kerap dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menjalankan kejahatan terkait Pemilu.

Baca juga: BSSN: Jaminan Pengamanan Siber Jelang Pemilu Tak Bisa 100 Persen

Misalnya menyerang sistem pemilu. Tujuan penyerangan adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Selain itu, penyerangan juga dimaksudkan untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Penyerang, kata Asep, juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi dengan tujuan mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilu.

"Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, hingga mengalahkan lawan politik," ujar Asep.

Kompas TV Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Prabowo menjelaskan tidak ingin membohongi rakyat dengan umbar janji politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.