Timses Jokowi Sebut Program Pendidikan Kubu Prabowo Tak Jelas

Kompas.com - 22/11/2018, 11:58 WIB
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak memiliki program yang jelas di bidang pendidikan.

Hal itu, menurut Ace, terlihat dari perbedaan pemikiran antara Prabowo dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera soal gaji guru. 

"Pernyataan Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, tentang program kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta diklarifikasi sendiri oleh Prabowo Subianto, Capres yang didukungnya," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Soal Gaji Guru Rp 20 Juta, Sri Mulyani Minta Pengusul Menghitung Dulu

"Pernyataan Mardani ini mengisyaratkan ketidakjelasan program peningkatan kualitas pendidikan yang dimiliki pasangan Prabowo-Sandi," lanjut dia.

Ia menambahkan jika kubu Prabowo-Sandiaga memiliki program yang jelas di sektor pendidikan, semestinya tak ada perbedaan pendapat antara Prabowo dan Mardani.

Ace menambahkan usulan kenaikan gaji guru yang disampaikan Mardani merupakan kebijakan yang tidak realistis.

Ia mengatakan, Mardani seharusnya mengetahui bahwa anggaran pendidikan telah ditentukan dalam konstitusi sebesar 20 persen.

Ace menyatakan, guru merupakan jabatan fungsional yang memiliki tingkatan golongan pangkat. Dengan demikian setiap guru akan diberikan insentif sesuai dengan lama waktu bekerja dan golongan kepangkatannya.

Ace pun mengatakan setiap profesi memiliki standar dalam sistem penggajian. Karena itu, ia mengatakan tingginya gaji guru juga tidak boleh mendorong kecemburuan profesi mulia lainnya yang juga ingin memajukan bangsa.

Baca juga: Sandiaga: Kalau Dipukul Rata Gaji Guru Rp 20 Juta, Enggak Akan Sanggup

Politisi Golkar itu juga mengatakan Presiden Joko Widodo telah meningkatan tunjangan dan menyertifikasi guru sesuai dengan golongan masing-masing.

"Kami jelas memiliki program tentang reformasi sistem pendidikan. Salah satunya adalah memperluas beasiswa afirmasi dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa miskin, di wilayah 3 tertinggal, terluar dan terdepan di Indonesia," papar Ace.

"Juga kepada siswa lembaga pendidikan keagamaan, untuk memperoleh beasiswa Bidik Misi maupun LPDP serta memperluas akses pinjaman dana pendidikan dari perbankan. Juga penyetaraan pendidikan lembaga pendidikan keagamaan agar sejajar dengan sekolah umum," lanjut dia.

Sebelumnya, Mardani Ali Sara mengusulkan gaji guru naik hingga Rp 20 juta. Namun usulan tersebut diklarifikasi Prabowo Subianto. 

Baca juga: Prabowo Enggan Janji soal Kenaikan Gaji Guru

Prabowo mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji tersebut benar-benar terlaksana. Padahal, ia menuturkan, Indonesia berutang sebesar Rp 1 triliun per hari.

"Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya darimana gitu loh. Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp 1 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Maka dari itu, ia tidak mau mengumbar janji-janji saat kampanye. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menuturkan ia tidak ingin berbohong kepada rakyat.

"Jadi kalau saya omong janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat," terangnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X