Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Program Pendidikan Kubu Prabowo Tak Jelas

Kompas.com - 22/11/2018, 11:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak memiliki program yang jelas di bidang pendidikan.

Hal itu, menurut Ace, terlihat dari perbedaan pemikiran antara Prabowo dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera soal gaji guru. 

"Pernyataan Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, tentang program kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta diklarifikasi sendiri oleh Prabowo Subianto, Capres yang didukungnya," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Soal Gaji Guru Rp 20 Juta, Sri Mulyani Minta Pengusul Menghitung Dulu

"Pernyataan Mardani ini mengisyaratkan ketidakjelasan program peningkatan kualitas pendidikan yang dimiliki pasangan Prabowo-Sandi," lanjut dia.

Ia menambahkan jika kubu Prabowo-Sandiaga memiliki program yang jelas di sektor pendidikan, semestinya tak ada perbedaan pendapat antara Prabowo dan Mardani.

Ace menambahkan usulan kenaikan gaji guru yang disampaikan Mardani merupakan kebijakan yang tidak realistis.

Ia mengatakan, Mardani seharusnya mengetahui bahwa anggaran pendidikan telah ditentukan dalam konstitusi sebesar 20 persen.

Ace menyatakan, guru merupakan jabatan fungsional yang memiliki tingkatan golongan pangkat. Dengan demikian setiap guru akan diberikan insentif sesuai dengan lama waktu bekerja dan golongan kepangkatannya.

Ace pun mengatakan setiap profesi memiliki standar dalam sistem penggajian. Karena itu, ia mengatakan tingginya gaji guru juga tidak boleh mendorong kecemburuan profesi mulia lainnya yang juga ingin memajukan bangsa.

Baca juga: Sandiaga: Kalau Dipukul Rata Gaji Guru Rp 20 Juta, Enggak Akan Sanggup

Politisi Golkar itu juga mengatakan Presiden Joko Widodo telah meningkatan tunjangan dan menyertifikasi guru sesuai dengan golongan masing-masing.

"Kami jelas memiliki program tentang reformasi sistem pendidikan. Salah satunya adalah memperluas beasiswa afirmasi dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa miskin, di wilayah 3 tertinggal, terluar dan terdepan di Indonesia," papar Ace.

"Juga kepada siswa lembaga pendidikan keagamaan, untuk memperoleh beasiswa Bidik Misi maupun LPDP serta memperluas akses pinjaman dana pendidikan dari perbankan. Juga penyetaraan pendidikan lembaga pendidikan keagamaan agar sejajar dengan sekolah umum," lanjut dia.

Sebelumnya, Mardani Ali Sara mengusulkan gaji guru naik hingga Rp 20 juta. Namun usulan tersebut diklarifikasi Prabowo Subianto. 

Baca juga: Prabowo Enggan Janji soal Kenaikan Gaji Guru

Prabowo mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji tersebut benar-benar terlaksana. Padahal, ia menuturkan, Indonesia berutang sebesar Rp 1 triliun per hari.

"Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya darimana gitu loh. Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp 1 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Maka dari itu, ia tidak mau mengumbar janji-janji saat kampanye. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menuturkan ia tidak ingin berbohong kepada rakyat.

"Jadi kalau saya omong janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat," terangnya. 

Kompas TV Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, yang menyebut akan menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sekjen PKS, Mustafa Kamal mengatakan kebutuhan guru di Indonesia merupakan hal yang nyata, ditambah status guru honorer di Indonesia, yang dianggapnya masih dalam kondisi yang memperihatinkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com