LPSK Upayakan Baiq Nuril Dapat Ganti Rugi dari Pria yang Melecehkannya

Kompas.com - 22/11/2018, 07:45 WIB
(Kiri ke kanan) Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo, Baiq Nuril, politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, Komisioner Kompas Perempuan Masruchah, dan kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA (Kiri ke kanan) Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo, Baiq Nuril, politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, Komisioner Kompas Perempuan Masruchah, dan kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo mengatakan pihaknya akan mengupayakan Baiq Nurul mendapatkan ganti rugi dari Muslim, mantan Kepala SMA 7 Mataram yang melecehkanya.

Nuril sebelumnya baru masuk dalam perlindungan LPSK.

"LPSK bisa memfasilitasi Bu Nuril mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku," ujar Hasto di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).

Laporan Baiq Nuril kepada kepolisian atas tindakan kekerasan seksual oleh Muslim menjadi pintu masuk bagi LPSK untuk memberi perlindungan. Dengan laporan itu, status Nuril kini menjadi korban.

Baca juga: Dikembalikan Pekerjaannya dan Tak Bisa Digugat, Ini Hak Nuril yang Diperjuangkan LPSK

LPSK bisa meminta kejaksaan memasukkan ganti rugi untuk Nuril dalam tuntutan Muslim.

"Nanti kita akan hitung kerugiaannya termasuk kerugian yang bersifat imaterial," ujar Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga LPSK Askari Razak juga mengatakan pihaknya berupaya memperjuangkan hak psikososial Nuril.

"Bu Nuril dipecat karena kasus ini, ini bisa dipulihkan. Melalui hak psikosisalnya yang eksplisit dalam UU LPSK, kita berusaha Bu Nuril bisa kembali bekerja seperti semula," ujar Askari.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Baiq Nuril, LPSK Desak DPR Revisi UU ITE

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.




Close Ads X