Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Muhammadiyah, NU, dan Jusuf Kalla

Kompas.com - 21/11/2018, 18:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


PERNAH ada masa di republik kita ini, dua organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), hidup berdampingan tapi tidak mesra.

Malah, terkesan sekali di antara mereka, terdapat batu pal yang menandai garis pemisah di antara keduanya. Sebuah garis yang seolah tidak bakal bertemu.

Ketika itu, orang-orang Muhammadiyah tidak bakal datang sholat di masjid NU, begitu juga sebaliknya.

Suami kakak saya, kader Muhammadiyah tulen. Ayah saya, kader NU asli. Kami serumah, tetapi antara kakak ipar dan ayah, tidak saling bertegur sapa untuk waktu yang cukup lama.

Perang internal di rumah kami selalu terjadi secara dahsyat hanya lantaran ayah suka qunut pada saat sholat Subuh, membesarkan suara pada saat membaca basmalah ketika sholat, senang datang membaca tahlilan di saat ada yang berdukacita, dan seterusnya.

Kakak ipar menganggap semua itu bertentangan dengan yang diajarkan atau dipraktikkan oleh Nabi Muhammad.

Perang kian berkobar menjelang penentuan hari Raya Idul Fitri. Muhammadiyah, seingat saya sejak masih kecil, selalu sehari lebih dahulu berlebaran dibanding NU.

Perang antara mertua dan menantu nyaris berakhir perceraian antara kakak saya dengan suaminya.

Beginilah kondisi hubungan NU-Muhammadiyah yang mengantar saya dari masa kanak-kanak hingga SMA.

Kini, garis-garis pemisah itu tidak lagi diametris, tetapi sudah mulai simetris. Perbedaan tentang tata cara beribadah tidak lagi menggunakan idiom-idiom haram atau halal.

Perbedaan-perbedaan tersebut kini tinggal dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai paradigma belaka, yang timbul lantaran penafsiran dan di sudut mana kita berdiri memandang persoalan. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak lagi dikaitkan dengan akidah.

Muhammadiyah Award

Pekan lalu, Muhammadiyah menganugerahi Muhammadiyah Award kepada Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, sesuatu yang tidak mungkin diimpikan di masa lalu.

Jusuf Kalla adalah seorang Mu’tasyar NU. Ia bukan sekadar simpatisan, anggota atau aktivis biasa di NU.

Pemberian penghargaan tersebut tidak diiringi protes dan penolakan dari NU. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan NU telah bertemu. Garis-garis pemisah masa silam, kini sudah menemukan titik persamaannya.

Muhammadiyah menganggap dan merasakan bagaimana Jusuf Kalla telah merajut perbedaan-perbedaan bangsa ini menjadi sebuah sulaman indah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com