Presiden Minta Sektor Penyokong Ekonomi Nasional Diberi Insentif

Kompas.com - 21/11/2018, 17:40 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan pendahuluan ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas evaluasi penanganan bencana alam. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo menyampaikan paparan pendahuluan ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas evaluasi penanganan bencana alam. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta insentif diberikan kepada sektor-sektor yang berkontribusi pada ekonomi nasional.

Demikian diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas investasi dan insentif pajak di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018).

"Kita harus memastikan bahwa investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor yang betul-betul bisa memperkuat industri kita, betul-betul memperkuat ekonomi nasional kita," ujar Jokowi.

Secara khusus, bahkan insentif dapat diberikan kepada sektor usaha yang bisa mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan sekaligus sektor yang berorientasi pada ekspor.

Baca juga: Presiden Minta Kebijakan Investasi dan Insentif Perpajakan Dievaluasi

"Juga yang bisa memberikan nilai tambah, sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat sekaligus mengurangi impor bahan baku serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal yang kita miliki," ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa current acount defisit negara saat ini belum sehat benar, sehingga membutuhkan kondisi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, yakni dengan mendorong industri dalam negeri.

"Kita tahu current acount defisit kita atau neraca perdagangan kita, memerlukan perbaikan dan dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu," ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta menteri terkait mengevaluasi sejumlah program kebijakan yang berkaitan dengan investasi.

"Kita telah dan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di bidang investasi sehingga Indonesia lebih kompetitif dan agar semakin kompetitif, saya minta agar kebijakan terkait investasi, insentif perpajakan, perlu kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibandingkan dengan negara lain dan betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya," ujar Jokowi.

Baca juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bakal Perluas Insentif Pajak

Presiden juga meminta agar kebijakan hasil evaluasi pada sektor investasi itu berorientasi pada kepentingan nasional, khususnya pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

"Saya minta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai target kepentingan nasional kita, bukan hanya dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran, tapi harus bisa juga memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya usaha mikro, usaha kecil menengah," ujar dia.

Kompas TV Sementara itu Presiden Joko Widodo sebelumnya mengadakan kunjungan ke Lamongan Jawa Timur. Selain meresmikan masjid kampus Muhammadiyah Lamongan Presiden juga memeriksa harga kebutuhan pokok di pasar induk Sidoharjo. Seorang nenek menghapiri dan memeluk Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Jokowi kembali melanjutkan aktivitas kenegaraannya yakni meresmikan masjid kampus Muhammadiyah Lamongan hingga inspeksi ke pasar induk Sidoharjo.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X