Presiden Diminta Segera Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Kompas.com - 21/11/2018, 15:18 WIB
Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018). Reza JurnalistonPengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mendukung mereka yang meminta Presiden Joko Widodo memberikan perlindungan hukum berupa amnesti kepada Baiq Nuril Maqnun.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB, yang merupakan korban pelecehan tetapi divonis bersalah oleh Mahkamah Agung melalui UU ITE.

“Kalau saya sih merasa fenomena gunung es perempuan kalau dihadapkan kasus hukum akan cenderung selalu dilihat tidak sebagai korban, tapi malah dipidanakan,” kata Bivitri saat ditemui di D'Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Kementerian PPPA Terus Dampingi Baiq Nuril

Bivitri berpendapat, amnesti adalah opsi paling memungkinkan yang bisa diambil Presiden memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.

Ia juga mengingatkan bahwa amnesti penting untuk pembenahan sistem hukum di Indonesia yang kerap menempatkan perempuan korban pelecehan seksual sebagai pihak yang bersalah.

“Menurut saya ini bukan intervensi, karena amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi ditentukan oleh konstitusi sebagai hak prerogratif presiden sangat dimungkinkan,” kata Bivitri.

Bivitri mengatakan, masih ada proses hukum yang dapat ditempuh Baiq, yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

“Bahwa PK (Peninjauan Kembali) diupayakan saya setuju juga karena dengan begitu isu hukumnya dituntaskan betul, tapi sebenarnya dalam hukum pidana kita memang proses hukum berhenti di kasasi,” ujar dia.

Baca juga: Baiq Nuril: Saya Lega Dengar Kabar dari Kejagung, Saya Langsung Teriak 2 Kali...

“Ya PK adalah upaya hukum luar biasa dan masih dipelajari, (mengumpulkan) novum bukti baru dan sebagainya, prosesnya bisa panjang,” lanjut Bivitri.

Menurut dia, sikap tegas Presiden Jokowi untuk memberikan dukungan nyata dan pendidikan politik buat aparat penegak hukum dan masyarakat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X