Kompas.com - 19/11/2018, 19:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penyandang disabilitas mental wajib membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Surat tersebut, harus menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi sehat. Hal itu sebagai salah satu syarat mereka dapat menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

Pramono menegaskan, jika tak memiliki surat rekomendasi dokter, penyandang disabilitas mental tak bisa menggunakan hak pilih.

Baca juga: Bawaslu Akan Awasi KPU untuk Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

"Nanti pas pemungutan suara, kalau dia sehat dan bisa mendapatkan rekomendasi dari dokter kejiwaan, nah itu boleh memilih. Tapi kalau misalnya enggak mendapatkan rekomendasi atau surat keterangan bahwa dia sehat, dari dokter kejiwaan, itu tetap enggak bisa memilih," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(19/11/2018).

Namun demikian, Pramono memastikan, pihaknya sudah memasukkan nama pemilih disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hal itu, sebagai upaya dari KPU untuk melindungi hak pilih warga negara sekaligus pelaksanaan bunyi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri.

Baca juga: KPU Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019

Pramono menjelaskan, bahwa disabilitas mental atau gangguan jiwa tidak bersifat permanen. Jika seorang penyandang disabilitas mental tak dimasukkan ke dalam DPT, tetapi kelak saat hari pemungutan suara dia dalam keadaan sehat, maka ia bisa kehilangan hak suaranya.

"Gangguan jiwa atau kehilangan ingatan itu kan tidak permanen. Kalau tidak didaftar di DPT nanti ternyata pas di pemungutan suara sudah sembuh, berarti pemilih kehilangan hak pilih," jelas Pramono.

"Jadi hak pilihnya dulu yang dilindungi, soal nanti mencoblosnya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter jiwa. Itu yang diadopsi KPU," sambungnya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu 2019. Segala permasalahan dibahas mulai dari daftar pemilih hingga logistik Pemilu 2019. Menjelang tahapan berikutnya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi selama dua hari sejak Jumat (16/11/2018) malam. Rapat ini membahas soal perbaikan daftar pemilihan tetap hingga teknis pelaksaan pemilih yang belum terdata di daftar pemilih tetap. Serta juga membahas logistik pemilu seperti kertas suara dan kotak suara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif

Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif

Nasional
Imigrasi Sebut Surya Darmadi Dijadwalkan Mendarat di Bandara Soetta dari China

Imigrasi Sebut Surya Darmadi Dijadwalkan Mendarat di Bandara Soetta dari China

Nasional
LPSK: Bukan Pelaku Utama, Bharada E Penuhi Syarat Jadi Justice Collaborator

LPSK: Bukan Pelaku Utama, Bharada E Penuhi Syarat Jadi Justice Collaborator

Nasional
Jumlah Parpol Pendaftar Pemilu Meningkat, Perludem: Pengalaman Sebelumnya Banyak Parpol Gugur saat Verifikasi

Jumlah Parpol Pendaftar Pemilu Meningkat, Perludem: Pengalaman Sebelumnya Banyak Parpol Gugur saat Verifikasi

Nasional
Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Nasional
Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Nasional
Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

Nasional
Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Nasional
Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Nasional
Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Nasional
Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Nasional
Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Nasional
Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Nasional
Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.