Kubu Prabowo-Sandiaga: Kapan Tim Ekonomi Jokowi Siap Adu Program?

Kompas.com - 19/11/2018, 15:58 WIB
Capres urut 1 Joko Widodo dan nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. MAULANA MAHARDHIKACapres urut 1 Joko Widodo dan nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo, mengungkapkan pihaknya sudah mulai menyampaikan sejumlah program pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu kepada masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain peningkatan produksi pangan, pertanian, dan stabilisasi harga bahan pokok.

Dradjad menyatakan, pihaknya siap beradu program dan gagasan dengan tim ekonomi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi saya menunggu, kapan tim ekonomi pak Jokowi siap berdebat program dengan saya dan tim ekonomi Prabowo-Sandi," ujar Dradjad kepada Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Jawab Megawati, Dradjad Sebut Program Prabowo Kontras dengan Kegagalan Jokowi

Menurut Dradjad, titik kelemahan Presiden Jokowi saat ini berada di tim ekonominya.

Hal itu terlihat dari tidak terwujudnya sejumlah janji kampanye Jokowi seperti mewujudkan swasembada pertanian dan lonjakan harga pangan.

"Salah satu titik lemah pak Jokowi adalah tim ekonominya jelek. Tim ekonomi beliau gagal mewujudkan janji beliau," ucap Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dradjad tak sepakat dengan anggapan kubu Prabowo-Sandiaga tidak pernah memunculkan program dan gagasan alternatif selama masa kampanye.

Baca juga: SBY Baru Akan Kampanyekan Prabowo-Sandiaga pada Maret 2019

Ia mencontohkan, program untuk peningkatan produksi pangan, pertanian dan stabilisasi. Kemudian gagasan untuk menunda proyek infrastruktur yang dinilai belum mendesak.

Dana untuk pembangunan infrastruktur yang belum mendesak, kata Dradjad, dapat dialokasikan untuk peningkatakan infrastruktur pertanian di pedesaan.

"Tujuannya menopang peningkatan produksi pertanian dan pangan. Mulai dari irigasi, jalan hingga ke pengolahan dan penyimpanan," kata Dradjad.

Baca juga: Jokowi: Harga-harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Naik Turun Harga Itu Biasa...

Selain itu, Dradjad juga menyoroti perombakan tata kelola Bulog, mulai dari sisi pendanaan hingga aset, agar tidak menjadi sumber korupsi.

Ia menilai perlu ada partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan.

"Sebenarnya sebagian gagasan sudah dimunculkan tapi mungkin sosialisasinya perlu diperbaiki," ucapnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X