KPU Upayakan Pemutakhiran DPT Sulteng Rampung dalam Sebulan

Kompas.com - 19/11/2018, 15:17 WIB
Komisioner KPU Pramono Ubaid TanthowiKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memperpanjang waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 15 November 2018.

Selama masa tersebut, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui, KPU sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data pemilih di tiga wilayah di Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Kabulaten Donggala, dan Sigi, lantaran tidak berjalannya proses administrasi di daerah tersebut akibat gempa dan tsunami di akhir September lalu.

"Waktu satu bulan ini kita maksimalkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di Sulteng," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Penetapan DPT Diperpanjang 30 Hari, Ini Rencana KPU

Pramono mengatakan, pemerintah daerah setempat telah berencana untuk berkonsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) wilayah terdampak gempa, untuk melakukan pemutakhiran data administrasi penduduk.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pihaknya dalam masa tanggap darurat bencana memang belum melakukan pemutakhiran data pemilih.

Tetapi, dengan berakhirnya masa tanggap darurat, maka KPU berupaya untuk melakukan penyempurnaan data.

"Contohnya, data korban bencana yang meninggal itu kan sudah ada. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki data tersebut untuk kemudian nanti kita lihat di DPT kita," ujar Viryan.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman juga mengatakan, pihaknya tidak bisa memutakhirkan data pemilih lantaran ada sejumlah desa yang hilang. Kondisi itu mengakibatkan ribuan penduduk meninggal dunia, sejumlah warga hilang, dan lainnya pindah domisili.

Namun, jumlah penduduk yang meninggal dan hilang hingga saat ini belum dapat dipastikan.

Baca juga: KPU Belum Bisa Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Sulteng

Gempa dan tsunami juga mengakibatkan proses administrasi penduduk menjadi lumpuh. Banyak warga yang kehilangan KTP serta Kartu Keluarga (KK) mereka.

Padahal, dalam melakukan pemutakhiran data, KPU harus berdasar pada data administrasi penduduk setempat.

Belum lagi, ada kemungkinan warga di tiga wilayah tersebut sampai saat ini masih mengalami trauma dan beban psikologis pascabencana.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X