Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/11/2018, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 15 November 2018.

Selama masa tersebut, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui, KPU sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data pemilih di tiga wilayah di Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Kabulaten Donggala, dan Sigi, lantaran tidak berjalannya proses administrasi di daerah tersebut akibat gempa dan tsunami di akhir September lalu.

"Waktu satu bulan ini kita maksimalkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di Sulteng," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Penetapan DPT Diperpanjang 30 Hari, Ini Rencana KPU

Pramono mengatakan, pemerintah daerah setempat telah berencana untuk berkonsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) wilayah terdampak gempa, untuk melakukan pemutakhiran data administrasi penduduk.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pihaknya dalam masa tanggap darurat bencana memang belum melakukan pemutakhiran data pemilih.

Tetapi, dengan berakhirnya masa tanggap darurat, maka KPU berupaya untuk melakukan penyempurnaan data.

"Contohnya, data korban bencana yang meninggal itu kan sudah ada. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki data tersebut untuk kemudian nanti kita lihat di DPT kita," ujar Viryan.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman juga mengatakan, pihaknya tidak bisa memutakhirkan data pemilih lantaran ada sejumlah desa yang hilang. Kondisi itu mengakibatkan ribuan penduduk meninggal dunia, sejumlah warga hilang, dan lainnya pindah domisili.

Namun, jumlah penduduk yang meninggal dan hilang hingga saat ini belum dapat dipastikan.

Baca juga: KPU Belum Bisa Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Sulteng

Gempa dan tsunami juga mengakibatkan proses administrasi penduduk menjadi lumpuh. Banyak warga yang kehilangan KTP serta Kartu Keluarga (KK) mereka.

Padahal, dalam melakukan pemutakhiran data, KPU harus berdasar pada data administrasi penduduk setempat.

Belum lagi, ada kemungkinan warga di tiga wilayah tersebut sampai saat ini masih mengalami trauma dan beban psikologis pascabencana.

Kompas TV Data dari satuan tugas pemulihan bencana PUPR Sulawesi Tengah mencatat 49 titik yang akan dibangunkan hunian sementara bagi korban bencana di Kota Palu, Donggala dan Sigi. Dari proses pengukuran sekitar 616 huntara akan dibangun. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana PUPRdi Palu, Arie Setiadi mengatakan pihaknya ditargetkan untuk menyelesaikan pembangunan huntara hingga akhir masa transisi darurat 25 Desember 2018 nanti dan korban bencana gempa bumi bisa segera tinggal di hunian ini. Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah menyiapkan keperluan fasilitas di dalam hunian sementara dan warga bisa segera mendapatkan tempat tinggal.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Disebut Akan 'Panas', Mahfud Siap Hadapi DPR soal Transaksi Janggal di Kemenkeu Hari Ini

Rapat Disebut Akan "Panas", Mahfud Siap Hadapi DPR soal Transaksi Janggal di Kemenkeu Hari Ini

Nasional
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan mulai 1 April, Tersedia 4.138 Formasi

Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan mulai 1 April, Tersedia 4.138 Formasi

Nasional
Politik dan Olahraga

Politik dan Olahraga

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Israel: Konsisten Dukung Palestina, Jangan Campur Aduk Olahraga dan Politik

Saat Jokowi Bicara soal Israel: Konsisten Dukung Palestina, Jangan Campur Aduk Olahraga dan Politik

Nasional
Wamenkes Janji Bakal Sederhanakan Mekanisme Berobat Jalan Pasien Gagal Ginjal Akut

Wamenkes Janji Bakal Sederhanakan Mekanisme Berobat Jalan Pasien Gagal Ginjal Akut

Nasional
Muhadjir Klarifikasi Pernyataan 'Kiamat' soal Polemik Piala Dunia U-20

Muhadjir Klarifikasi Pernyataan "Kiamat" soal Polemik Piala Dunia U-20

Nasional
Sederet Fakta Korupsi Bupati Kapuas, untuk Biaya Politik dan Belanja Barang Mewah

Sederet Fakta Korupsi Bupati Kapuas, untuk Biaya Politik dan Belanja Barang Mewah

Nasional
Mendadak 'Miskin' Usai Flexing Terkuak

Mendadak "Miskin" Usai Flexing Terkuak

Nasional
Soal Rumor Pelaksanaan Piala Dunia U-20 Dipindah ke Peru, Muhadjir: Kita Masih Berharap Itu di Indonesia

Soal Rumor Pelaksanaan Piala Dunia U-20 Dipindah ke Peru, Muhadjir: Kita Masih Berharap Itu di Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Lobi FIFA soal Israel | Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD Terkait Transaksi Janggal

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Lobi FIFA soal Israel | Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD Terkait Transaksi Janggal

Nasional
Kepala BIN Disarankan Mundur Jika Ingin Dukung Bakal Capres Tertentu

Kepala BIN Disarankan Mundur Jika Ingin Dukung Bakal Capres Tertentu

Nasional
Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

Nasional
Legislator PDI-P Tak Sependapat soal Jangan Campur Adukkan Politik dengan Sepak Bola

Legislator PDI-P Tak Sependapat soal Jangan Campur Adukkan Politik dengan Sepak Bola

Nasional
Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Nasional
Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke