BPN Prabowo-Sandiaga: Enggak Perlu Ada Renegosiasi dengan Koalisi

Kompas.com - 19/11/2018, 11:16 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar acara Prabowo Menyapa di Graha Intan Balarea, Garut, Jawa Barat, Sabtu (17/11/2018). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar acara Prabowo Menyapa di Graha Intan Balarea, Garut, Jawa Barat, Sabtu (17/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dhimam Abror menampik anggapan tidak solidnya koalisi partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggapan itu muncul dari berbagai dinamika yang terjadi antarparpol koalisi dan menjadi perhatian publik.

Prabowo bahkan disarankan untuk menggelar pertemuan dengan para ketua umum parpol dan melakukan negosiasi ulang untuk menjaga soliditas.

Namun, Dhimam mengatakan, Prabowo tak perlu lagi melakukan negosiasi ulang dengan parpol pengusung, khususnya terkait power-sharing atau pembagian kekuasaan.

 

Baca juga: Prabowo Disarankan Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung untuk Renegosiasi

Sebab, para ketua umum parpol pengusung sudah mencapai kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan.

"Enggak perlu ada renegosiasi. Apalagi yang direnegosiasi, kalau yang dimaksud adalah negosiasi soal power sharing secara umum sudah dicapai kesepakatan," ujar Dhimam saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Dhimam menuturkan, secara umum komunikasi Prabowo dengan seluruh ketua umum parpol pengusung terjalin dengan baik.

Menurut dia, Prabowo kerap bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Baca juga: Gerindra Segera Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Pengusung Prabowo-Sandiaga

Begitu juga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Prabowo, kata Dhimam, tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman pribadi SBY.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Nasional
Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Nasional
Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X