Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandiaga: Enggak Perlu Ada Renegosiasi dengan Koalisi

Kompas.com - 19/11/2018, 11:16 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dhimam Abror menampik anggapan tidak solidnya koalisi partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggapan itu muncul dari berbagai dinamika yang terjadi antarparpol koalisi dan menjadi perhatian publik.

Prabowo bahkan disarankan untuk menggelar pertemuan dengan para ketua umum parpol dan melakukan negosiasi ulang untuk menjaga soliditas.

Namun, Dhimam mengatakan, Prabowo tak perlu lagi melakukan negosiasi ulang dengan parpol pengusung, khususnya terkait power-sharing atau pembagian kekuasaan.

 

Baca juga: Prabowo Disarankan Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung untuk Renegosiasi

Sebab, para ketua umum parpol pengusung sudah mencapai kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan.

"Enggak perlu ada renegosiasi. Apalagi yang direnegosiasi, kalau yang dimaksud adalah negosiasi soal power sharing secara umum sudah dicapai kesepakatan," ujar Dhimam saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Dhimam menuturkan, secara umum komunikasi Prabowo dengan seluruh ketua umum parpol pengusung terjalin dengan baik.

Menurut dia, Prabowo kerap bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Baca juga: Gerindra Segera Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Pengusung Prabowo-Sandiaga

Begitu juga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Prabowo, kata Dhimam, tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman pribadi SBY.

"Dengan SBY pun, Prabowo tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman SBY di Patra Kuningan," kata politisi PAN itu.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyarankan agar Prabowo segera membuat pertemuan internal yang dihadiri masing-masing ketua umum partai politik pendukung koalisi.

Cara ini dinilai sebagai solusi untuk memperkuat soliditas partai pendukung menjelang pemilihan umum pada April 2019.

"Prabowo sebaiknya lebih aktif mengundang ketua partai pendukung untuk duduk bersama dan bernegosiasi ulang," ujar Emrus, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Disebut Tak Solid, Ini Tanggapan Timses Prabowo-Sandiaga Uno

Menurut Emrus, komunikasi politik di antara partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan adanya kompromi politik yang tidak selesai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com