Mendagri: OTT Kepala Daerah Jadi Pengingat Saya

Kompas.com - 19/11/2018, 11:09 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peristiwa penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi menjadi pengingat baginya dan jajaran di Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.

Remigo dan dua orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

“KPK baru saja menyampaikan pernyataan sudah 100-an kepala daerah OTT. Seharusnya sebagai pengingat diri saya dan semua pejabat di lingkungan Kemendagri sampai Daerah untuk hati-hati terkait area rawan korupsi,” kata Tjahjo kepada Kompas.com, Minggu malam.

Baca juga: Demokrat Akan Pecat Bupati Pakpak Bharat yang Terjerat OTT KPK

Tjahjo menyebutkan, area rawan korupsi khususnya meliputi perencanaan anggaran, hibah bansos, retribusi pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, mark up proyek atau jual beli proyek.

Pasca-penetapan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu sebagai tersangka, kata Tjahjo, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara harus berjalan.

Kemendagri telah menyiapkan mekanisme pengisian jabatan bupati.

Dalam hal pengisian jabatan Bupati Pakpak Bharat, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c.

engan demikian, otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR

"Kalau yang bersangkutan ditahan, sudah kami segera siapkan pejabatnya agar tidak ada kekosongan pimpinan di daerah tidak lebih dari 24 jam SK (Surat Keputusan). Kami siapkan dan kami serahkan kepada Gubernur Sumatera Utara,” ujar Tjahjo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X