Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/11/2018, 09:06 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tipologi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Banten dinaikkan dari tipe B menjadi tipe A.

Peningkatan tipologi tersebut diketahui dari beredarnya surat telegram rahasia (TR) bernomor ST/2947-2949/XI/KEP/2018 tertanggal 17 November 2018.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jakarta, Minggu (18/11/2018).

"Mutasi tersebut dalam rangka peningkatan tipologi Polda DIY dan Polda Banten dari tipe B menjadi tipe A yang pengukuhannya akan dipimpin oleh kapolda dengan pangkat bintang dua. Rencana pengukuhan dalam waktu dekat," kata Brigjen Dedi seperti dikutip Antara.

Dalam TR itu juga tercatat sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah yang dimutasi di antaranya Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra dari jabatan Kapolda Banten, dipromosikan menjadi Wakapolda Lampung.

Posisi yang ditinggalkan Teddy akan diisi oleh Brigjen Pol Tomsi Tohir.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno ditunjuk menjadi Wakapolda D.I. Yogyakarta.

Brigjen Pol Denni Gapril selanjutnya diangkat untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Bimo yakni Wakapolda Sumsel.

Di beberapa jabatan strategis di Bareskrim Polri juga terjadi mutasi. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter) Bareskrim, Kombes Pol Tornagogo Sihombing dipromosikan dalam jabatan Kepala Biro Pengawasan Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri.

Jabatan yang ditinggalkan Tornagogo akan diisi oleh Kombes Pol Lukas Akbar Abriari.

Beberapa kapolres tercatat mengalami rotasi jabatan di antaranya AKBP Ganda Saragih yang saat ini menjabat Kapolres Tapanuli Tengah ditunjuk menjadi Kapolres Metro, Lampung.

Posisi Kapolres Tapanuli Tengah selanjutnya akan diisi AKBP Sukamat.

"Ya (mutasi) penyegaran di dalam institusi Polri, dalam rangka 'tour of duty' dan 'tour of area'," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com