Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Pemilu 2019 Siap Digelar

Kompas.com - 17/11/2018, 11:18 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan KPU siap menggelar Pemilu 2019.

Meskipun masih ada beberapa permasalahan yang masih disempurnakan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun Arief menegaskan tidak ada masalah berarti yang bisa membuat pemilu dalam ancaman.

"Dari beberapa komponen, tidak ada masalah cukup berarti. KPU simpulkan sampai tahap ini KPU siap melaksanakan Pemilu 2019 yang lebih demokratis dan lebih baik untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik," kata Arief saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kesiapan peyelenggara Pemilu serentak 2019 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Baca juga: Masalah Data Pemilih Pemilu 2019 Paling Banyak di Jawa Barat

Arief melanjutkan, kesiapan pemilu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesiapan logistik pada jumlah kotak suara yang hingga hari ini sudah 100 persen selesai, 76 persen sudah didistribusikan dan 24 persen masih dalam proses distribusi.

"Masih cukup waktu untuk kotak suara. Dari sistem logistik, semua masih on the track," paparnya.

KPU menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com KPU menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).
Adapun untuk produksi tinta, sampul, dan hologram, kata Arief, belum didistribusikan. Sedangkan surat suara akan mulai diproduksi pada 2 Januari 2019.

"Diperkirakan surat suara akan didistribusikan mulai awal Februari 2019," imbuh Arief kemudian.

Di sisi lain, seperti diungkapkan Arief, KPU juga sudah menghemat anggaran Rp 548 miliar. Penghematan itu didapatkan dari sembilan item logistik yang dilelang melalui e-katalog.

Baca juga: KPU Kesulitan Sinkronisasi Data Pemilih Luar Negeri Pemilu 2019

"Seluruh logistik pemilu harus pakai e-katalog supaya ada penghematan," ujarnya.

Sementara yang masih menjadi pekerjaan rumah KPU saat ini adalah penyempurnaan DPT yang diperpanjang 30 hari hingga 16 Desember 2018.

"Mudah-mudahan 30 hari ke depan sudah selesai dengan baik. Berdasarkan DPT itu, semua kebutuhan logistik, bisa berbasis pada DPT itu," kata Arief.

Kompas TV Lantas siapa menabuh kegaduhan di tahun politik?<br /> <br /> Apakah keriuhan di tahun politik dengan beragam perang sindiran, hoaks, hingga ujaran kebencian mampu menggerus popularitas seorang capres dan cawapres?<br /> <br /> Simak bahasannya dalam Sapa Indonesia Malam bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi &ndash; Ma&rsquo;ruf, Ahmad Basarah, direktur relawan badan pemenangan nasional pasangan Prabowo &ndash; Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, dan pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com