Kompas.com - 17/11/2018, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Elfansuri mengungkapkan, kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih rendah.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Komnas HAM bersama Litbang Harian Kompas pada 25 September-3 Oktober 2018. Dari 1.207 responden, 90 persen mengaku belum pernah mengalami diskriminasi ras dan etnis.

Menurut Elfansuri, temuan itu dapat dimaknai dua hal, yaitu diskriminasi ras dan etnis di Indonesia memang jarang terjadi atau pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis masih rendah.

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah menjabarkan bentuk-bentuk diskriminasi tersebut.

"Jika asumsi kedua benar adanya, maka dibutuhkan kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat terkait bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis," kata Elfansuri di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan, survei itu juga menunjukkan 43,8 persen responden tak mengetahui adanya sanksi hukum atas diskriminasi ras dan etnis.

Dari dua temuan itu, Anam melihat pemahaman masyarakat dalam persoalan diskriminasi ras dan etnis memang masih rendah.

Ia mengungkapkan, spektrum diskriminasi ras dan etnis setidaknya mencakup lima hal, yaitu akses pelayanan publik, politik etnisitas, keagamaan, hak kepemilikan tanah dan ketenagakerjaan.

"Seandainya mereka tahu mungkin awareness (kesadaran) terhadap ras dan etnis itu akan tinggi," paparnya.

Survei juga menunjukkan 59,7 persen responden mengaku akan melaporkan tindakan diskriminasi ras dan etnis terhadap pihak lain ke kepolisian. Sebanyak 30,6 persen responden tak tahu atau tak menjawab. Sementara 8,3 persen responden akan melaporkan ke pemerintah setempat.

Padahal, kata Anam, masyarakat juga bisa melaporkannya ke Komnas HAM. Namun, hanya 0,7 persen responden yang akan melaporkan diskriminasi ras dan etnis ke Komnas HAM.

"Ini masih belum dianggap sebagai persoalan HAM yang esensial oleh masyarakat, masih diletakkan sama dengan problem-problem kasus kriminal biasa," kata Anam.

Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap 1207 responden di 34 provinsi Indonesia Adapun responden berusia 17-65 tahun mewakili beragam latar belakang sosial ekonomi.

Survei ini memiliki margin of error plus minus 2,8 persen. Artinya, persentase dalam survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,8 persen.

Kompas TV Simak selengkapnya perjuangan dan dedikasi bidan Fina bagi penderita HIV dalam seri dokumenter Orang-Orang Jakarta berikut ini.  
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.