Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesadaran Publik Terkait Diskriminasi Ras dan Etnis Dinilai Masih Rendah

Kompas.com - 17/11/2018, 07:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Elfansuri mengungkapkan, kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih rendah.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Komnas HAM bersama Litbang Harian Kompas pada 25 September-3 Oktober 2018. Dari 1.207 responden, 90 persen mengaku belum pernah mengalami diskriminasi ras dan etnis.

Menurut Elfansuri, temuan itu dapat dimaknai dua hal, yaitu diskriminasi ras dan etnis di Indonesia memang jarang terjadi atau pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis masih rendah.

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah menjabarkan bentuk-bentuk diskriminasi tersebut.

"Jika asumsi kedua benar adanya, maka dibutuhkan kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat terkait bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis," kata Elfansuri di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan, survei itu juga menunjukkan 43,8 persen responden tak mengetahui adanya sanksi hukum atas diskriminasi ras dan etnis.

Dari dua temuan itu, Anam melihat pemahaman masyarakat dalam persoalan diskriminasi ras dan etnis memang masih rendah.

Ia mengungkapkan, spektrum diskriminasi ras dan etnis setidaknya mencakup lima hal, yaitu akses pelayanan publik, politik etnisitas, keagamaan, hak kepemilikan tanah dan ketenagakerjaan.

"Seandainya mereka tahu mungkin awareness (kesadaran) terhadap ras dan etnis itu akan tinggi," paparnya.

Survei juga menunjukkan 59,7 persen responden mengaku akan melaporkan tindakan diskriminasi ras dan etnis terhadap pihak lain ke kepolisian. Sebanyak 30,6 persen responden tak tahu atau tak menjawab. Sementara 8,3 persen responden akan melaporkan ke pemerintah setempat.

Padahal, kata Anam, masyarakat juga bisa melaporkannya ke Komnas HAM. Namun, hanya 0,7 persen responden yang akan melaporkan diskriminasi ras dan etnis ke Komnas HAM.

"Ini masih belum dianggap sebagai persoalan HAM yang esensial oleh masyarakat, masih diletakkan sama dengan problem-problem kasus kriminal biasa," kata Anam.

Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap 1207 responden di 34 provinsi Indonesia Adapun responden berusia 17-65 tahun mewakili beragam latar belakang sosial ekonomi.

Survei ini memiliki margin of error plus minus 2,8 persen. Artinya, persentase dalam survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,8 persen.

Kompas TV Simak selengkapnya perjuangan dan dedikasi bidan Fina bagi penderita HIV dalam seri dokumenter Orang-Orang Jakarta berikut ini.  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com