Kubu Prabowo-Sandiaga Luncurkan Buku "Paradoks Indonesia" Versi Braile

Kompas.com - 16/11/2018, 22:16 WIB
Santri saat membaca Al Quran dengan huruf braile di Yayasan Raudlatul Makfufin, Tangerang Selatan, Senin (23/05/2018). Yayasan Raudlatul Makfufin adalah pesantren untuk para tunanetra dan mencetak Al Quran Braille untuk diberikan kepada tunanetra di seluruh Indonesia. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSantri saat membaca Al Quran dengan huruf braile di Yayasan Raudlatul Makfufin, Tangerang Selatan, Senin (23/05/2018). Yayasan Raudlatul Makfufin adalah pesantren untuk para tunanetra dan mencetak Al Quran Braille untuk diberikan kepada tunanetra di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meluncurkan buku "Paradoks Indonesia" karya Prabowo versi huruf braile. Buku tersebut diperuntukan bagi para penyandang tuna netra.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan peluncuran buku "Paradoks Indonesia" versi huruf Braile sudah digagas sejak enam bulan lalu. Pada tahap pertama, sebanyak 200 eksemplar buku "Paradoks Indonesia" versi hurif Braile akan diluncurkan.

"Buku ini sudah dirancang sejak enam bulan lalu. Memang butuh waktu untuk diterjemahkan dalam braile dan dicetak dalam braile," kata Hashim dalam acara peluncuran buku tersebut di Media Center BPN Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: Alasan Demokrat Belum Sempat Kampanye Bareng Prabowo-Sandiaga

Ia mengatakan peluncuran buku ini merupakan bentuk kepedulian Prabowo-Sandiaga terhadap penyandang tuna netra.

Hashim juga mengatakan, pasangan calon Prabowo-Sandiaga memiliki kepedulian terhadap para penyandang tuna netra dan disabilitas lainnya.

Karena itu, nantinya Prabowo-Sandiaga akan segera membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebab, kata Hashim, banyak pasal dari undang-undang tersebut yang tak terlaksana dengan baik karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Prabowo Kurang Aktif Menantang Jokowi

Padahal, aku Hashim, ia pernah memperbincangkan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Undang-undang Penyandang Disabilitas bersama Menteri Sosial (Mensos) yang kala itu masih dijabat Khofifah Indar Parawansa.

"Sayangnya hari ini dua tahun setelah pertemuan dengan Mensos belum ada juklak dan juknis. Kami hanya bisa berbuat kami punya batas. Namun kalau kami nanti di eksekutif saya bisa berjanji. Saya bisa janjikan juklak dan juknis bisa terlaksana dalam waktu singkat," ujar Hashim.

"Karena penyandang disabilitas adalah aset bangsa, bukan untuk dikasihani. Tapi disegani, dihormati, dibanggakan sebagai aset bangsa," lanjut dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X