Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/11/2018, 22:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meluncurkan buku "Paradoks Indonesia" karya Prabowo versi huruf braile. Buku tersebut diperuntukan bagi para penyandang tuna netra.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan peluncuran buku "Paradoks Indonesia" versi huruf Braile sudah digagas sejak enam bulan lalu. Pada tahap pertama, sebanyak 200 eksemplar buku "Paradoks Indonesia" versi hurif Braile akan diluncurkan.

"Buku ini sudah dirancang sejak enam bulan lalu. Memang butuh waktu untuk diterjemahkan dalam braile dan dicetak dalam braile," kata Hashim dalam acara peluncuran buku tersebut di Media Center BPN Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: Alasan Demokrat Belum Sempat Kampanye Bareng Prabowo-Sandiaga

Ia mengatakan peluncuran buku ini merupakan bentuk kepedulian Prabowo-Sandiaga terhadap penyandang tuna netra.

Hashim juga mengatakan, pasangan calon Prabowo-Sandiaga memiliki kepedulian terhadap para penyandang tuna netra dan disabilitas lainnya.

Karena itu, nantinya Prabowo-Sandiaga akan segera membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebab, kata Hashim, banyak pasal dari undang-undang tersebut yang tak terlaksana dengan baik karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Prabowo Kurang Aktif Menantang Jokowi

Padahal, aku Hashim, ia pernah memperbincangkan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Undang-undang Penyandang Disabilitas bersama Menteri Sosial (Mensos) yang kala itu masih dijabat Khofifah Indar Parawansa.

"Sayangnya hari ini dua tahun setelah pertemuan dengan Mensos belum ada juklak dan juknis. Kami hanya bisa berbuat kami punya batas. Namun kalau kami nanti di eksekutif saya bisa berjanji. Saya bisa janjikan juklak dan juknis bisa terlaksana dalam waktu singkat," ujar Hashim.

"Karena penyandang disabilitas adalah aset bangsa, bukan untuk dikasihani. Tapi disegani, dihormati, dibanggakan sebagai aset bangsa," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com