PPP Kubu Romy Masih Buka Opsi Berdamai, Asal...

Kompas.com - 16/11/2018, 21:41 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, menuturkan pihaknya masih membuka opsi berdamai dengan PPP versi Muktamar Jakarta.

Arsul menuturkan, jika PPP versi Muktamar Jakarta yang diketuai Humphrey R. Djemat tersebut ingin berdamai, seharusnya melalui jalur komunikasi.

"Ya kalau mau islah (damai) silahkan temui kami sebagai pribadi-pribadi yang masih tetap ingin di PPP," ujarnya saat dihubungi oleh KOMPAS.com, Jumat (16/11/2018).

Namun, Arsul juga mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan PPP versi Muktamar Jakarta.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Sebut PPP Muktamar Jakarta Tak Punya Mesin Partai

Ketika ditanya apakah proses pidana akan tetap berjalan jika ada pertemuan antarkedua pihak untuk berdamai, Arsul mengaku menunggu itikad baik dari PPP versi Muktamar Jakarta.

"Itu baru bisa dijawab setelah mereka menunjukkan itikad baik berkomunikasi dengan kita, kan tinggal telepon, SMS atau WhatsApp," ungkapnya.

Terkait polemik antara kedua kubu PPP, Arsul mengatakan PPP versi Muktamar Jakarta tidak memiliki dasar hukum untuk mengatasnamakan diri mereka sebagai DPP (Dewan Pengurus Pusat) PPP.

Ia menegaskan, PPP yang sah adalah yang diketuai oleh Romahurmuziy.

Baca juga: Jadi Ketum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat Ingin Wujudkan Islah

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada 12 Juni 2017.

Putusan itu sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta juga menolak gugatan Djan Faridz untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah Ketua Umum Romahurmuziy.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X