KPU: Tak Punya E-KTP dan Suket, Tak akan Masuk DPT Pemilu 2019

Kompas.com - 16/11/2018, 18:07 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih tetap ( DPT) Pemilu 2019. Pencocokan dilakukan terhadap 31 juta pemilh yang sudah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum masuk ke dalam DPT. 

Terhadap data yang dimiliki Kemendagri itu, KPU memutuskan pemilih yang belum memiliki e-KTP juga surat keterngan, tak akan masuk dalam DPT.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pemilih yang bisa dimasukan ke DPT adalah mereka yang sudah punya hak pilih dan sudah memiliki e-KTP, atau belum mendapatkan e-KTP tapi sudah mendapatkan surat keterangan (suket) pemilih dari Dukcapil.

"Jadi kalau pemilih belum punya KTP elektronik seperti apapun kondisinya, mendapatkan suket dari Dukcapil akan dimasukan (ke DPT) oleh tim kami," ujar Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: KPU Putuskan Perpanjang Waktu Penyempurnaan DPT selama 30 Hari

Sementara pemilih yang belum mendapatkan e-KTP tetapi juga belum mendapatkan suket memilih belum dimasukan ke DPT oleh KPU.

Viryan mengatakan, seorang pemilih yang belum mendapatkan e-KTP bisa saja belum mendapatkan suket lantaran Dirjen Dukcapil setempat belum mau mengeluarkan suket. Sementara kewenangan suket memang berada di ranah Kemendagri.

Dalam proses coklit, bahkan ditemukan kondisi seseorang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, tetapi sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan sejak lahir sampai sekarang. Sehingga, pemilih dengan kategori tersebut tidak bisa dimasukan ke dalam DPT.

Kondisi pemilih yang demikian, kata Viryan, banyak ditemukan di Serang bagian timur.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Soroti DPT Pilpres 2019 yang Stagnan

"Yaitu Serang bagian timur kurang lebih ada seribu warga negara di salah satu pulau belum memiliki sama sekali dokumen kependudukan. Di beberapa tempat yang lain juga ada kondisi seperti itu," ujar Viryan.

Sebelumnya, data Dirjen Dukcapil menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

KPU sejauh ini sudah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Baca juga: Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya dibersihkan, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Pemutakhiran data dilakukan secara bertahap, yaitu dari KPU Kabupaten/Kota berlanjut ke KPU Provinsi. Dari 34 Provinsi, KPU RI menghimpun seluruh data untuk ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hingga Kamis (15/11/2018), KPU menghimpun data pemilih sementara berjumlah 189.144.900 pemilih. Data itu dihimpun dari 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran pasca DPT hasil perbaikan I dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I).

Lantaran masih ada KPU provinsi yang masih belum selesai melakukan pemutakhiran, maka dilakukan perpanjangan waktu 30 hari ke depan untuk proses penyempurnaan..

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X