KPU: Tak Punya E-KTP dan Suket, Tak akan Masuk DPT Pemilu 2019

Kompas.com - 16/11/2018, 18:07 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih tetap ( DPT) Pemilu 2019. Pencocokan dilakukan terhadap 31 juta pemilh yang sudah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum masuk ke dalam DPT. 

Terhadap data yang dimiliki Kemendagri itu, KPU memutuskan pemilih yang belum memiliki e-KTP juga surat keterngan, tak akan masuk dalam DPT.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pemilih yang bisa dimasukan ke DPT adalah mereka yang sudah punya hak pilih dan sudah memiliki e-KTP, atau belum mendapatkan e-KTP tapi sudah mendapatkan surat keterangan (suket) pemilih dari Dukcapil.

"Jadi kalau pemilih belum punya KTP elektronik seperti apapun kondisinya, mendapatkan suket dari Dukcapil akan dimasukan (ke DPT) oleh tim kami," ujar Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: KPU Putuskan Perpanjang Waktu Penyempurnaan DPT selama 30 Hari

Sementara pemilih yang belum mendapatkan e-KTP tetapi juga belum mendapatkan suket memilih belum dimasukan ke DPT oleh KPU.

Viryan mengatakan, seorang pemilih yang belum mendapatkan e-KTP bisa saja belum mendapatkan suket lantaran Dirjen Dukcapil setempat belum mau mengeluarkan suket. Sementara kewenangan suket memang berada di ranah Kemendagri.

Dalam proses coklit, bahkan ditemukan kondisi seseorang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, tetapi sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan sejak lahir sampai sekarang. Sehingga, pemilih dengan kategori tersebut tidak bisa dimasukan ke dalam DPT.

Kondisi pemilih yang demikian, kata Viryan, banyak ditemukan di Serang bagian timur.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Soroti DPT Pilpres 2019 yang Stagnan

"Yaitu Serang bagian timur kurang lebih ada seribu warga negara di salah satu pulau belum memiliki sama sekali dokumen kependudukan. Di beberapa tempat yang lain juga ada kondisi seperti itu," ujar Viryan.

Sebelumnya, data Dirjen Dukcapil menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

KPU sejauh ini sudah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Baca juga: Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya dibersihkan, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Pemutakhiran data dilakukan secara bertahap, yaitu dari KPU Kabupaten/Kota berlanjut ke KPU Provinsi. Dari 34 Provinsi, KPU RI menghimpun seluruh data untuk ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hingga Kamis (15/11/2018), KPU menghimpun data pemilih sementara berjumlah 189.144.900 pemilih. Data itu dihimpun dari 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran pasca DPT hasil perbaikan I dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I).

Lantaran masih ada KPU provinsi yang masih belum selesai melakukan pemutakhiran, maka dilakukan perpanjangan waktu 30 hari ke depan untuk proses penyempurnaan..

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Nasional
Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Nasional
Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Nasional
Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Nasional
Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Nasional
Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Nasional
Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Nasional
UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

Nasional
UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X