Tim Jokowi-Ma'ruf Soroti DPT Pilpres 2019 yang Stagnan

Kompas.com - 16/11/2018, 17:10 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini bergabung dengan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini bergabung dengan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Departemen Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, I Gusti Putu Artha menyoroti data pemilih tetap (DPT) 2019 yang stagnan. Meski proses pemutakhirannya memang belum selesai, Putu melihat angka sementara DPT 2019 tidak terlalu jauh dengan DPR dan Pilpres 2014.

"Beberapa catatan yang bisa kita sampaikan adalah tugas KPU, Kemendagri, dan Bawaslu memang untuk menjelaskan kepada kita soal DPT yang relatif stagnan daripada DPT Pilpres 2014," ujar Putu dalam jumpa pers di Posko Cemara, Jumat (16/11/2018).

Pada Pilpres 2014, angka DPT ada sebanyak 188.268.423. Sementara itu, angka DPT sementara pada Pilpres 2019 adalah 189.144.900. Putu mengatakan kenaikannya hanya 0,46 persen atau 876.477 orang saja.

Baca juga: KPU Sebut Jumlah Data Pemilih Luar Negeri Sementara 2 Juta Jiwa

"Ini yang kami sebut stagnan, seolah-olah lima tahun itu tidak terjadi penambahan jumlah DPT," ujar Putu.

Dia pun membandingkan perbedaan jumlah DPT pada Pilpres 2004 dan 2009. Jumlah DPT pada Pilpres 2004 adalah 150.644.184. Pada Pilpres 2009, jumlah DPT ada 176.367.056.

Artinya, ada kenaikan sekitar 25,7 juta pemilih tetap dari Pilpres 2004 ke 2009. Sementara, kenaikan DPT dari Pilpres 2009 ke 2014 sekitar 11, juta. Besar kenaikan ini berbeda dengan kenaikan dari Pilpres 2014 ke 2019 yang hanya 876.477 orang.

"Kami TKN Jokowi sangat berkepentingan agar KPU dan Bawaslu dapat menjelaskan stagnansi jumlah DPT ini," kata Putu.

Baca juga: Hampir 14.000 Aduan Masyarakat Terkait Data Pemilih Diterima Bawaslu

Putu ingin ada penjelasan mengenai hal ini. Dia berkaca dari pengalaman Pilkada DKI 2017. Dia mengatakan dulu ada pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang tidak bisa menggunakan hak suara karena tidak masuk dalam DPT. Padahal orang tersebut masuk dalam DPT Pilpres 2014.

Hal itu dia sebut sebagai political error. Dia juga tidak ingin kesalahan jumlah DPT muncul karena kesalahan teknis. Misalnya seperti data Kemendagri yang tidak sinkron dengan data KPU. Dia meminta KPU bisa mengecek langsung perbedaan data itu ke lapangan.

Putu mengatakan ingin serius terhadap persoalan ini karena ingin Pilpres 2019 berakhir tanpa masalah.

"Karena saya khawatir kalau tidak dijelaskan dengan baik, akan ada dua hal. Jangan-jangan hasil pemilu 2019 tidak dianggap legitimate atau orang menggugat 2014 hasil pemilunya tidak legitimate karena DPT-nya sangat tinggi dibanding sekarang," ujar Putu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X