Tim Jokowi-Ma'ruf Soroti DPT Pilpres 2019 yang Stagnan

Kompas.com - 16/11/2018, 17:10 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini bergabung dengan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini bergabung dengan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Departemen Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, I Gusti Putu Artha menyoroti data pemilih tetap (DPT) 2019 yang stagnan. Meski proses pemutakhirannya memang belum selesai, Putu melihat angka sementara DPT 2019 tidak terlalu jauh dengan DPR dan Pilpres 2014.

"Beberapa catatan yang bisa kita sampaikan adalah tugas KPU, Kemendagri, dan Bawaslu memang untuk menjelaskan kepada kita soal DPT yang relatif stagnan daripada DPT Pilpres 2014," ujar Putu dalam jumpa pers di Posko Cemara, Jumat (16/11/2018).

Pada Pilpres 2014, angka DPT ada sebanyak 188.268.423. Sementara itu, angka DPT sementara pada Pilpres 2019 adalah 189.144.900. Putu mengatakan kenaikannya hanya 0,46 persen atau 876.477 orang saja.

Baca juga: KPU Sebut Jumlah Data Pemilih Luar Negeri Sementara 2 Juta Jiwa

"Ini yang kami sebut stagnan, seolah-olah lima tahun itu tidak terjadi penambahan jumlah DPT," ujar Putu.

Dia pun membandingkan perbedaan jumlah DPT pada Pilpres 2004 dan 2009. Jumlah DPT pada Pilpres 2004 adalah 150.644.184. Pada Pilpres 2009, jumlah DPT ada 176.367.056.

Artinya, ada kenaikan sekitar 25,7 juta pemilih tetap dari Pilpres 2004 ke 2009. Sementara, kenaikan DPT dari Pilpres 2009 ke 2014 sekitar 11, juta. Besar kenaikan ini berbeda dengan kenaikan dari Pilpres 2014 ke 2019 yang hanya 876.477 orang.

"Kami TKN Jokowi sangat berkepentingan agar KPU dan Bawaslu dapat menjelaskan stagnansi jumlah DPT ini," kata Putu.

Baca juga: Hampir 14.000 Aduan Masyarakat Terkait Data Pemilih Diterima Bawaslu

Putu ingin ada penjelasan mengenai hal ini. Dia berkaca dari pengalaman Pilkada DKI 2017. Dia mengatakan dulu ada pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang tidak bisa menggunakan hak suara karena tidak masuk dalam DPT. Padahal orang tersebut masuk dalam DPT Pilpres 2014.

Hal itu dia sebut sebagai political error. Dia juga tidak ingin kesalahan jumlah DPT muncul karena kesalahan teknis. Misalnya seperti data Kemendagri yang tidak sinkron dengan data KPU. Dia meminta KPU bisa mengecek langsung perbedaan data itu ke lapangan.

Putu mengatakan ingin serius terhadap persoalan ini karena ingin Pilpres 2019 berakhir tanpa masalah.

"Karena saya khawatir kalau tidak dijelaskan dengan baik, akan ada dua hal. Jangan-jangan hasil pemilu 2019 tidak dianggap legitimate atau orang menggugat 2014 hasil pemilunya tidak legitimate karena DPT-nya sangat tinggi dibanding sekarang," ujar Putu.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X