Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD - Kompas.com

Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD

Kompas.com - 16/11/2018, 16:17 WIB
Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam  (kiri) dan Direktur Program Imparsial Al Araf (kanan) menyepakati audiensi dari Koalisi Sipil dan memberikan sejumlah dokumen calon pengganti Kasad di kantor Komnas HAM, Jumat (16/11/2018).CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam (kiri) dan Direktur Program Imparsial Al Araf (kanan) menyepakati audiensi dari Koalisi Sipil dan memberikan sejumlah dokumen calon pengganti Kasad di kantor Komnas HAM, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono disebut akan segera memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun akan menunjuk pengganti Mulyono. 

Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, pergantian KSAD ini menjadi hal  yang perlu dicermati Presiden Jokowi.

Sosok KSAD yang baru, kata Al Araf, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Terlabih memasuki tahun politik. 

"Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri," seru Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, kata Al Araf, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral.

Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

"Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai," paparnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyu Djafar menilai pemilihan KSAD menjadi penting lantaran TNI AD merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Cermat dalam Pergantian KSAD

Lebih jauh, kata Wahyudi, TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap hingga sampai ke desa-desa.

"Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral," ungkapnya.

Maka dari itu, Wahyudi bersama Koalisi Sipil mengingatkan KSAD baru yang akan dilantik pada Januari 2019 menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, pengalaman dari pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan Komando teritorial tersebut digunakan sebagai alat politik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.


Terkini Lainnya

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Regional
OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

Nasional
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Regional
Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Megapolitan
OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

Nasional
AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

Regional
Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Internasional
Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Regional
Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Megapolitan
Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Megapolitan
Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Regional
Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Nasional
Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Regional
Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Megapolitan
Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Regional

Close Ads X