Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD

Kompas.com - 16/11/2018, 16:17 WIB
Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam  (kiri) dan Direktur Program Imparsial Al Araf (kanan) menyepakati audiensi dari Koalisi Sipil dan memberikan sejumlah dokumen calon pengganti Kasad di kantor Komnas HAM, Jumat (16/11/2018).CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam (kiri) dan Direktur Program Imparsial Al Araf (kanan) menyepakati audiensi dari Koalisi Sipil dan memberikan sejumlah dokumen calon pengganti Kasad di kantor Komnas HAM, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono disebut akan segera memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun akan menunjuk pengganti Mulyono. 

Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, pergantian KSAD ini menjadi hal  yang perlu dicermati Presiden Jokowi.

Sosok KSAD yang baru, kata Al Araf, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Terlabih memasuki tahun politik. 

"Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri," seru Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, kata Al Araf, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral.

Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

"Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai," paparnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyu Djafar menilai pemilihan KSAD menjadi penting lantaran TNI AD merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Cermat dalam Pergantian KSAD

Lebih jauh, kata Wahyudi, TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap hingga sampai ke desa-desa.

"Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral," ungkapnya.

Maka dari itu, Wahyudi bersama Koalisi Sipil mengingatkan KSAD baru yang akan dilantik pada Januari 2019 menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, pengalaman dari pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan Komando teritorial tersebut digunakan sebagai alat politik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.


Terkini Lainnya

Kisah Duka Polisi yang Meninggal Saat Amankan Pemilu...

Kisah Duka Polisi yang Meninggal Saat Amankan Pemilu...

Regional
Persepi: Ada Orang-orang yang Mendegradasi Temuan Ilmiah...

Persepi: Ada Orang-orang yang Mendegradasi Temuan Ilmiah...

Nasional
Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Dilantik, Warga Padati Pendopo Kabupaten

Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Dilantik, Warga Padati Pendopo Kabupaten

Regional
'Quick Count' Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Kepri

"Quick Count" Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Kepri

Regional
Program 'Digital Talent Scholarship 2019' Kominfo untuk Guru TIK

Program "Digital Talent Scholarship 2019" Kominfo untuk Guru TIK

Edukasi
Jokowi: Tanyakan Langsung ke Pak Prabowo...

Jokowi: Tanyakan Langsung ke Pak Prabowo...

Nasional
KAI Perbaiki 15 Titik Jembatan Jalur Kereta yang Berisiko Anjlok

KAI Perbaiki 15 Titik Jembatan Jalur Kereta yang Berisiko Anjlok

Regional
Beasiswa Kominfo 'Digital Talent 2019' bagi SMK Disertai Uang Saku

Beasiswa Kominfo "Digital Talent 2019" bagi SMK Disertai Uang Saku

Edukasi
Peneliti LSI: Pemilu Serentak Ibarat 'Kawin Paksa', Tak Ada Kesetaraan Pileg dan Pilpres

Peneliti LSI: Pemilu Serentak Ibarat 'Kawin Paksa', Tak Ada Kesetaraan Pileg dan Pilpres

Nasional
'Quick Count' Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Jambi

"Quick Count" Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Jambi

Regional
Trump Disebut Akan Nominasikan Shanahan sebagai Menteri Pertahanan

Trump Disebut Akan Nominasikan Shanahan sebagai Menteri Pertahanan

Internasional
Bawaslu Kota Malang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS

Bawaslu Kota Malang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS

Regional
Tangan Anak Terjepit di Eskalator Baywalk Mal, Begini Ceritanya...

Tangan Anak Terjepit di Eskalator Baywalk Mal, Begini Ceritanya...

Megapolitan
Dua Saudari Asal Arab Saudi Berharap Bisa Pergi ke Negara Ketiga

Dua Saudari Asal Arab Saudi Berharap Bisa Pergi ke Negara Ketiga

Internasional
Perancis Kirim Empat Tank dan 300 Tentara ke Estonia

Perancis Kirim Empat Tank dan 300 Tentara ke Estonia

Internasional

Close Ads X