Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Monumen Kapsul Waktu Miliki Semangat Avengers

Kompas.com - 16/11/2018, 11:20 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, Jumat (16/11/2018) pagi, meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua.

Tujuh mimpi anak-anak bangsa diletakan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia di Merauke, di ujung timur Indonesia.

“Karena itu, kelak pada tahun 2085 dibuka oleh penerus kita. Apakah tujuh mimpi besar itu telah bisa kita wujudkan? Jadi, ini bukan semata-mata monumen biasa. Ini adalah monumen impian kita bersama,” kata Presiden saat memberi sambutan, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jumat (16/11/2018).

Presiden menjelaskan, untuk bertahan puluhan tahun dan bisa dibaca generasi penerus, tujuh impian anak-anak bangsa dimasukkan dalam kapsul yang bentuknya sangat futuristik.

“Saya juga mengikuti di media sosial yang ramai membicarakan Monumen Kapsul Waktu ini. Katanya, bentuknya seperti markas Avengers yang juga sangat futuristik,” ucap Presiden.

Monumen ini, lanjut Presiden, memang memiliki jiwa dan semangat yang sama dengan para Avengers.

Para Avengers, tidak hanya punya mimpi besar, tapi juga melakukan tindakan yang besar untuk melindungi orang banyak.

"Begitu pula, melalui monumen ini, kita bukan saja meletakkan mimpi kita sebagai bangsa yang besar, tapi kita akan berkerja keras, bekerja bersama, berikhtiar untuk mewujudkan mimpi besar itu,” kata Kepala Negara.

Tujuh mimpi anak-anak bangsa dari 34 Provinsi yang ditulis dan disimpan dalam Kapsul waktu itu adalah:

1. SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.

2. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

3. Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.

4. Masyarakat dan aparatur pemerintah kita bebas dari perilaku korupsi.

5. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

6. Indonesia sebagai negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik.

7. Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Irianto Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Papua Barat Lukas Enembe, dan Bupati Merauke Frederikus Gebze.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com