Mendagri Diimbau Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu

Kompas.com - 16/11/2018, 08:53 WIB
Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimPresiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengimbau Menteri Dalam Negeri menolak pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophanah.

Ia menilai, bila pengunduran diri Anna diterima, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya. Padahal, ongkos yang telah disediakan negara hingga seorang kepala daerah terpilih sangat besar.

"Iya. Dia (Anna) punya hak mengundurkan diri, kemudian negara punya hak juga untuk menolak pengunduran diri. Jadi imbauan saya, Mendagri tolak saja," kata Djohermansyah saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ia menambahkan alasan yang disampaikan Anna untuk mengundurkan diri tidak wajar. Sebab, biasanya para kepala daerah mengundurkan diri jika berhalangan tetap seperti sakit keras atau tersangkut masalah hukum.

Baca juga: Mendagri Berharap Mundurnya Bupati Indramayu Tak Jadi Preseden Kepala Daerah Lain

Dengan demikian, kata dia, tak ada kepala daerah yang mengundurkan diri karena sekadar urusan keluraga.

Ia pun mengusulkan, ke depannya ada sanksi bagi kepala daerah yang mengundurkan diri selain karena alasan berhalangan tetap. Sanksi tersebut bisa dimasukan ke dalam revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya.  Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.KOMPAS.com/Ihsanuddin Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.
"Nah, itu mungkin nanti ke depan kalau direvisi undang-undang mungkin juga bagi kepala daerah yang sudah terpilih, dilarang untuk mundur dari jabatan dalam jangka waktu tertentu. katakanlah begitu ya," ujar Djohermansyah.

"Nanti yang lain juga kalau ada persoalan, dikit-dikit jadi cengeng, kan. Masa tiba-tiba mundur, ngapain Anda? Jadi politisi itu hidup mati. Itu politisi yang tidak siap untuk maju. Tidak matang. Jadi kalau gitu, mana yang lebih baik? Kalau saya sih negara keras saja," lanjut dia.

Baca juga: Bupati Indramayu Mengundurkan Diri karena Ayahnya Sakit

Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (13/11/2018), di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Kepada Tjahjo, ia menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

"Bapak saya sakit. Bapak sangat butuh perhatian saya," kata Anna kepada Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/11/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X