Mendagri Diimbau Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu

Kompas.com - 16/11/2018, 08:53 WIB
Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimPresiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengimbau Menteri Dalam Negeri menolak pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophanah.

Ia menilai, bila pengunduran diri Anna diterima, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya. Padahal, ongkos yang telah disediakan negara hingga seorang kepala daerah terpilih sangat besar.

"Iya. Dia (Anna) punya hak mengundurkan diri, kemudian negara punya hak juga untuk menolak pengunduran diri. Jadi imbauan saya, Mendagri tolak saja," kata Djohermansyah saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ia menambahkan alasan yang disampaikan Anna untuk mengundurkan diri tidak wajar. Sebab, biasanya para kepala daerah mengundurkan diri jika berhalangan tetap seperti sakit keras atau tersangkut masalah hukum.

Baca juga: Mendagri Berharap Mundurnya Bupati Indramayu Tak Jadi Preseden Kepala Daerah Lain

Dengan demikian, kata dia, tak ada kepala daerah yang mengundurkan diri karena sekadar urusan keluraga.

Ia pun mengusulkan, ke depannya ada sanksi bagi kepala daerah yang mengundurkan diri selain karena alasan berhalangan tetap. Sanksi tersebut bisa dimasukan ke dalam revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya.  Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.KOMPAS.com/Ihsanuddin Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.
"Nah, itu mungkin nanti ke depan kalau direvisi undang-undang mungkin juga bagi kepala daerah yang sudah terpilih, dilarang untuk mundur dari jabatan dalam jangka waktu tertentu. katakanlah begitu ya," ujar Djohermansyah.

"Nanti yang lain juga kalau ada persoalan, dikit-dikit jadi cengeng, kan. Masa tiba-tiba mundur, ngapain Anda? Jadi politisi itu hidup mati. Itu politisi yang tidak siap untuk maju. Tidak matang. Jadi kalau gitu, mana yang lebih baik? Kalau saya sih negara keras saja," lanjut dia.

Baca juga: Bupati Indramayu Mengundurkan Diri karena Ayahnya Sakit

Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (13/11/2018), di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Kepada Tjahjo, ia menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

"Bapak saya sakit. Bapak sangat butuh perhatian saya," kata Anna kepada Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/11/2018).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X