Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Diimbau Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu

Kompas.com - 16/11/2018, 08:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengimbau Menteri Dalam Negeri menolak pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophanah.

Ia menilai, bila pengunduran diri Anna diterima, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya. Padahal, ongkos yang telah disediakan negara hingga seorang kepala daerah terpilih sangat besar.

"Iya. Dia (Anna) punya hak mengundurkan diri, kemudian negara punya hak juga untuk menolak pengunduran diri. Jadi imbauan saya, Mendagri tolak saja," kata Djohermansyah saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ia menambahkan alasan yang disampaikan Anna untuk mengundurkan diri tidak wajar. Sebab, biasanya para kepala daerah mengundurkan diri jika berhalangan tetap seperti sakit keras atau tersangkut masalah hukum.

Baca juga: Mendagri Berharap Mundurnya Bupati Indramayu Tak Jadi Preseden Kepala Daerah Lain

Dengan demikian, kata dia, tak ada kepala daerah yang mengundurkan diri karena sekadar urusan keluraga.

Ia pun mengusulkan, ke depannya ada sanksi bagi kepala daerah yang mengundurkan diri selain karena alasan berhalangan tetap. Sanksi tersebut bisa dimasukan ke dalam revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya.  Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.KOMPAS.com/Ihsanuddin Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.
"Nah, itu mungkin nanti ke depan kalau direvisi undang-undang mungkin juga bagi kepala daerah yang sudah terpilih, dilarang untuk mundur dari jabatan dalam jangka waktu tertentu. katakanlah begitu ya," ujar Djohermansyah.

"Nanti yang lain juga kalau ada persoalan, dikit-dikit jadi cengeng, kan. Masa tiba-tiba mundur, ngapain Anda? Jadi politisi itu hidup mati. Itu politisi yang tidak siap untuk maju. Tidak matang. Jadi kalau gitu, mana yang lebih baik? Kalau saya sih negara keras saja," lanjut dia.

Baca juga: Bupati Indramayu Mengundurkan Diri karena Ayahnya Sakit

Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (13/11/2018), di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Kepada Tjahjo, ia menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

"Bapak saya sakit. Bapak sangat butuh perhatian saya," kata Anna kepada Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/11/2018).

Kompas TV Tim SAR Posko Tanjung Pakis Karawang, Jawa Barat, melanjutkan pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP. Pada hari kelima, pencarian dikembangkan hingga ke arah timur dari titik jatuhnya pesawat. <br /> Upaya pencarian mulai mengarah ke timur sesuai informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.<br /> <br /> BMKG memprediksi arah angin laut Utara Karawang mengarah ke timur, Jumat (2/11) sehingga diduga kuat serpihan pesawat atau korban Lion Air terbawa hingga di wilayah Subang dan Indramayu.<br /> <br /> Penyisiran ke wilayah timur melibatkan 2.000 personel tim SAR posko Tanjung Pakis.<br /> <br /> Selain ke Indramayu dan Subang, tidak menutup kemungkinan tim SAR akan mendekati perairan Cirebon.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com