Akui Dana Kampanye Menipis, Sandiaga Yakin Hal Itu Tidak Menjadi Kendala

Kompas.com - 16/11/2018, 06:32 WIB
Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno tengah beraudiensi dengan kaum buruh dan relawan di markas PPMI Karawang, Rabu (14/11/2018).

KOMPAS.com/ FARIDA FARHANCawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno tengah beraudiensi dengan kaum buruh dan relawan di markas PPMI Karawang, Rabu (14/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengakui dana kampanye pihaknya sudah menipis karena belum ada donatur yang menyumbang dalam jumlah besar.

Kendati demikian, menurutnya hal itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun yakin hal itu tidak akan menjadi kendala.

Sebaliknya, kekurangan dana membuat pihaknya berinovasi dengan memanfaatkan pusat suara yang telah dimiliki.

"Itu (dana kampanye sudah menipis) kenyataan, nanti minggu depan kita umumkan, tapi saya tetap yakin, dengan dana tipis karena belum ada donatur besar yang masuk, kita malah lebih inovatif untuk menggarap pusat-pusat kantong suara," kata dia saat ditemui di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2018).

Baca juga: Tanggapi Megawati, Sandiaga Kirim Dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja ke Kubu Jokowi-Maruf

Sandi memastikan komitmennya untuk bekerja sekuat tenaga mencari jalan demi memenuhi dana kampanye tersebut, berapa pun jumlahnya.

Namun, jumlah tersebut perlu diukur ulang agar efektif untuk kampanye lima bulan ke depan.

"Saya yakin berapa pun yang dibutuhkan saya akan all out, untuk memastikan dana kampanye yang dibutuhkan siap, tapi kita harus kalibrasi, kita ukur ulang berapa jumlah yang efektif untuk 150 hari ke depan," ucap dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT ke-75 TNI, Kopassus Bersama PMI Gelar Donor Darah

Peringati HUT ke-75 TNI, Kopassus Bersama PMI Gelar Donor Darah

Nasional
Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X