Pengamat Otonomi Daerah Usul Pembentukan Dewan Kawasan Ibu Kota Negara ke Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Institut Otonomi Daerah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Ibu Kota Negara kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan telah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Kalla saat menemuinya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Djhohermansyah mengatakan nantinya dewan tersebut bisa diketuai oleh Wakil Presiden yang menjabat.

"Nah tadi kami usulkan, ibu kota ini harus ada Dewan Kawasan Ibu Kota Negara, Dewan Kawasan Ibu Kota Negara itu Jabodetabek, nanti yang jadi ketua Dewan Kawasan Ibu Kota Negara adalah wakil presiden," ujar Djohermansyah.

"Sehingga dengan demikian bukan model Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) seperti yang sekarang. Badan kerja sama yang ketuanya cuma Gubernur DKI padahal satu level sama Gubernur Banten, satu level sama Gubernur Jawa Barat ya," lanjut dia.

Ia menyatakan dewan tersebut perlu dibentuk agar penyelesaian masalah di ibu kota bisa terintegrasi dengan daerah penyangga.

Sebab, menurut dia saat ini penyelesaian masalah perkotaan di Jakarta tidak terintegrasi dengan daerah penyangga lantaran tidak dipimpin oleh pejabat yang lebih tinggi dari gubernur. Dengan demikian masalah seperti banjir dan pengelolaan sampah tak kunjung selesai karena masing-masing provinsi berbeda kepentingan.

Padahal, lanjut dia, sebagai ibu kota negara, Jakarta semestinya bisa tertata dan lebih maju dari kota lainnya.

Djohermansyah mengatakan nantinya pembentukan dewan tersebut bisa diberi payung hukum melalui revisi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Lewat perubahan Undang-undang No 29 Tahun 2007. Jadi itu kami usulkan kepada Pak Wapres. Udah ada naskah akademiknya, sudah ada pasal-pasal. Tapi ini masih antara Kemendagri dan Gubernur DKI ya untuk pembahasannya. Belum dikirim ke DPR," kata dia.

"Inisiatifnya pemerintah. Ya itu tadi kami dorong lebih cepat lebih baik. Kalau bisa tahun depan diusung, supaya pemerintahan DKI sebagai ibu kota negara ada perubahan dan kemajuan," lanjut Djohermansyah.