Kompas.com - 15/11/2018, 16:38 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam perayaan HUT ke-4 PSI di Jakarta, Minggu (11/11/2018). Tim Partai Solidaritas IndonesiaPresiden Joko Widodo saat berpidato dalam perayaan HUT ke-4 PSI di Jakarta, Minggu (11/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama dua bulan masa kampanye Pilpres 2019, kontestasi politik dinilai masih belum berada pada tahap adu ide dan gagasan.

Masing-masing pasangan capres-cawapres masih cenderung adu jargon politik untuk saling menjatuhkan.

Penggunaan istilah politisi "sontoloyo" dan politik "genderuwo" sempat dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo.

Sementara, istilah "tampang Boyolali" yang digunakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengkritik ketimpangan sosial sempat menjadi polemik.

Baca juga: Soal Dana Kelurahan, Politisi Sontoloyo, dan Klarifikasi Jokowi...

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, jika dilihat dari sisi psikologi politik, jargon-jargon politik seperti politisi sontoloyo dan politik genderuwo merupakan bentuk protes Jokowi.

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).
Menurut Hamdi, Jokowi melontarkan protes terhadap para politisi yang tidak memegang etika berpolitik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibatnya, suasana politik di Indonesia saat ini terkesan tidak elegan.

"Jokowi merasa banyak politisi tak memegang etika politik yang membuat demokrasi kita lebih elegan," ujar Hamdi dalam sebuah diskusi di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).

Baca juga: Jokowi: Karena Sudah Jengkel, Keluarlah Itu Sontoloyo...

Protes Jokowi tersebut, lanjut Hamdi, tidak bisa dilepaskan dari banyaknya fitnah dan hoaks yang menyerang petahana itu sejak Pilpres 2014.

Selama ini, figur Jokowi selalu diterpa isu antek Partai Komunis Indonesia (PKI), pro terhadap pemerintah China, anti-Islam, dan isu masuknya jutaan tenaga kerja asing ke Indonesia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X