Penjelasan MA soal Putusan Kasasi Kasus Baiq Nuril Maknun

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, putusan kasasi Nomor 574 K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 terkait kasus Baiq Nuril Maknun yang dinyatakan bersalah telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan kasasi itu berisi tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, 26 Juli 2017.

Hal itu disampaikan Suhadi menanggapi kasus Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer yang terancam masuk bui dan terkena denda Rp 500 juta.

Baca juga: Minta Keadilan, Baiq Nuril dan Anaknya Kirim Surat ke Jokowi

“Perbuatan terdakwa itu menurut majelis hakim dan fakta-fakta di persidangan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum,” ujar Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/11/2018).

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Ketua Muda Pidana Suhadi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

Suhadi menjelaskan, terdakwa terbukti melakukan penyebaran informasi yang menyangkut tindakan kesusilaan.

Terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE 19 Tahun 2016 dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

Baca juga: Pengacara Baiq Nuril Akan Ajukan PK

“Dalam konteks kasusnya itu, dia (Baiq Nuril) yang melakukan transfer informasi elektronik,” kata Suhadi.

Kasus Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer yang terancam kembali dipenjara dan terkena denda Rp 500 juta akibat kasus ITE, mengundang simpati banyak pihak.

Nuril diputus bersalah setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan kasasi yang diajukan penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram.

MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Atas putusan tersebut, Nuril yang telah bebas terancam kembali dipenjara dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Baca juga: Kajari Mataram: Jika 3 Kali Nuril Tak Penuhi Panggilan, Bisa Jadi DPO

Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Kasus Nuril merebut simpati banyak pihak. Sebab, Baiq Nuril merupakan korban dalam kasus pelecehan seksual.

Dia merasa dilecehkan atas telepon dari Kepala Sekolah yang menceritakan mengenai kehidupan seksualnya.

Dia terjerat UU ITE karena dianggap telah menyebarluaskan rekaman pembicaraan itu. 

Minta keadilan kepada Jokowi

Twitter: Muhadkly Acho/MuhadklyAcho Foto surat Baiq Nuril dan anaknya, R, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Menanggapi putusan kasasi yang menghukumnya, Baiq Nuril dan putranya, Rafi, mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/11/2018).

Dia meminta keadilan atas kasus yang menjeratnya.

Dua surat itu saat ini viral di media sosial.

"Surat tersebut benar ditulis oleh Baiq Nuril dan anaknya," ujar Koordinator Tim Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (15/11/2018).

Baca juga: 6 Fakta Kasus Baiq Nuril, Alasan Pengajuan Kasasi hingga Promosi Jabatan Kepala Sekolah

Dalam suratnya, Baiq Nuril berharap Presiden Jokowi mampu membebaskannya dari jerat hukum yang dialami.

"Saya tidak bersalah. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya," tulis Baiq Nuril dalam suratnya.

Sedangkan, Rafi berharap ibunya tidak sering meninggalkannya dengan alasan pergi ke sekolah.

"Kepada Bapak Jokowi, Jangan suruh ibu saya sekolah lagi, dari Rafi," tulis Rafi dalam suratnya.