Jokowi: Ketegangan Perdagangan 2 Kekuatan Ekonomi Mulai Berdampak

Kompas.com - 15/11/2018, 11:43 WIB
Presiden Joko Widodo di KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Kamis (15/11/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo di KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Kamis (15/11/2018).

SINGAPURA, KOMPAS.com - Indonesia mendorong perundingan kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) secepatnya diselesaikan.

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo sebagai koordinator perundingan di KTT RCEP sebagai bagian acara dari KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (15/11/2018) kemarin.

Menurut Presiden Jokowi, situasi perdagangan dunia semakin tidak menentu. Salah satu penyebab, yakni ketegangan perdagangan antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan China.

"Beberapa ekonomi dunia kini mengalami pertumbuhan negatif. Ketegangan perdagangan antara dua ekonomi besar mulai menimbulkan dampak pada negara lain dan semakin banyak negara yang menempuh langkah pengamanan perdagangan, misal anti-dumping duties, countervailing duties dan safeguard," ujar Jokowi.

"Keadaan ini menegaskan pentingnya perundingan RCEP untuk diselesaikan segera. Sebagai koordinator perundingan RCEP, saya menilai bahwa kita berada pada 'the point no return'. Apa yang telah dicapai saat ini harus dijadikan modal untuk menyelesaikan perundingan RCEP agar manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan 3,4 miliar masyarakat kita," lanjut dia.

Perundingan RCEP sendiri berupaya mengintegrasikan 10 negara anggota ASEAN dengan enam negara mitra, yakni India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru dalam sebuah skema perdagangan bebas.

Saat ini, Presiden Jokowi melaporkan, perundingan baru membahas dan menyepakati 8 bab dari 21 bab perjanjian di RCEP. Sisanya akan dibahas pada 2019 mendatang.

Jokowi mengakui memang perbedaan tingkat pembangunan dan kesiapan ekonomi masing-masing negara peserta melatarbelakangi pandangan sehingga menyulitkan tercapainya satu suara di dalam perundingan RCEP.

Baca juga: Berita Populer: Perang Dagang adalah Hal Paling Bodoh di Dunia

Oleh sebab itu, demi memudahkan penyelesaian perundingan bab selanjutnya, Presiden Jokowi pun mengusulkan agar ditetapkan pedoman yang dirangkum dalam empat kata kunci, yakni fleksibilitas, rekalibrasi ambisi, disiplin dan kongkret.

"Fleksibilitas untuk mencapai konvergensi. Rekalibrasi ambisi untuk mengakomodasi sensitivitas. Disiplin untuk mencapai target yang ditentukan. Kerja sama yang kongkret dan sikap konstruktir ini untuk menemukan solusi atas perbedaan yang ada," lanjut Jokowi.

Demi percepatan penyelesaian perundingan RCEP, Presiden Jokowi juga mengusulkan agar dalam KTT ke-33 ASEAN ini menentukan batas waktu penyelesaian perundingan, yakni tahun 2019.

"Saya mengusulkan forum ini memperbaharui mandat bagi para menteri untuk menuntaskan tahap perundingan ini tahun depan, tanpa penundaan lagi," lanjut Jokowi.

Kompas TV Rabu (14/11) pagi ini, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.<br /> Dalam jamuan informal, Perdana Menteri Australia menemui para pemimpin ASEAN, termasuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan ini terjadi di tengah perbincangan soal kemitraan ekonomi komprehensif regional, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan 6 negara asia pasifik lainnya, termasuk Australia. Alotnya pembahasan perjanjian perdagangan bebas ini membuat banyak yang pesimistis, negosiasi bakal rampung akhir tahun ini.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X