Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ketegangan Perdagangan 2 Kekuatan Ekonomi Mulai Berdampak

Kompas.com - 15/11/2018, 11:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

SINGAPURA, KOMPAS.com - Indonesia mendorong perundingan kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) secepatnya diselesaikan.

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo sebagai koordinator perundingan di KTT RCEP sebagai bagian acara dari KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (15/11/2018) kemarin.

Menurut Presiden Jokowi, situasi perdagangan dunia semakin tidak menentu. Salah satu penyebab, yakni ketegangan perdagangan antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan China.

"Beberapa ekonomi dunia kini mengalami pertumbuhan negatif. Ketegangan perdagangan antara dua ekonomi besar mulai menimbulkan dampak pada negara lain dan semakin banyak negara yang menempuh langkah pengamanan perdagangan, misal anti-dumping duties, countervailing duties dan safeguard," ujar Jokowi.

"Keadaan ini menegaskan pentingnya perundingan RCEP untuk diselesaikan segera. Sebagai koordinator perundingan RCEP, saya menilai bahwa kita berada pada 'the point no return'. Apa yang telah dicapai saat ini harus dijadikan modal untuk menyelesaikan perundingan RCEP agar manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan 3,4 miliar masyarakat kita," lanjut dia.

Perundingan RCEP sendiri berupaya mengintegrasikan 10 negara anggota ASEAN dengan enam negara mitra, yakni India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru dalam sebuah skema perdagangan bebas.

Saat ini, Presiden Jokowi melaporkan, perundingan baru membahas dan menyepakati 8 bab dari 21 bab perjanjian di RCEP. Sisanya akan dibahas pada 2019 mendatang.

Jokowi mengakui memang perbedaan tingkat pembangunan dan kesiapan ekonomi masing-masing negara peserta melatarbelakangi pandangan sehingga menyulitkan tercapainya satu suara di dalam perundingan RCEP.

Baca juga: Berita Populer: Perang Dagang adalah Hal Paling Bodoh di Dunia

Oleh sebab itu, demi memudahkan penyelesaian perundingan bab selanjutnya, Presiden Jokowi pun mengusulkan agar ditetapkan pedoman yang dirangkum dalam empat kata kunci, yakni fleksibilitas, rekalibrasi ambisi, disiplin dan kongkret.

"Fleksibilitas untuk mencapai konvergensi. Rekalibrasi ambisi untuk mengakomodasi sensitivitas. Disiplin untuk mencapai target yang ditentukan. Kerja sama yang kongkret dan sikap konstruktir ini untuk menemukan solusi atas perbedaan yang ada," lanjut Jokowi.

Demi percepatan penyelesaian perundingan RCEP, Presiden Jokowi juga mengusulkan agar dalam KTT ke-33 ASEAN ini menentukan batas waktu penyelesaian perundingan, yakni tahun 2019.

"Saya mengusulkan forum ini memperbaharui mandat bagi para menteri untuk menuntaskan tahap perundingan ini tahun depan, tanpa penundaan lagi," lanjut Jokowi.

Kompas TV Rabu (14/11) pagi ini, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.<br /> Dalam jamuan informal, Perdana Menteri Australia menemui para pemimpin ASEAN, termasuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan ini terjadi di tengah perbincangan soal kemitraan ekonomi komprehensif regional, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan 6 negara asia pasifik lainnya, termasuk Australia. Alotnya pembahasan perjanjian perdagangan bebas ini membuat banyak yang pesimistis, negosiasi bakal rampung akhir tahun ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com