KPK Kantongi Identitas Pembuat Penanggalan Mundur Perizinan Meikarta

Kompas.com - 15/11/2018, 06:23 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Reza JurnalistonJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, penyidik sudah mengetahui identitas pihak-pihak yang melakukan penanggalan mundur dalam sejumlah rekomendasi perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Dugaannya ada backdate. Siapa saja pihak yang melakukan tentu sudah diketahui oleh penyidik. Nah ini yang kami dalami dan kami terus pertajam," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Meski demikian, Febri enggan berkomentar lebih jauh terkait nama-nama yang diduga terlibat dalam penanggalan mundur tersebut.

Baca juga: KPK: Keterangan Pejabat dan Pegawai Lippo Group soal Meikarta Tidak Sinkron

"Saya tidak bisa menyebutkan apakah pihak yang bekerja sama membuat backdate itu dari pemkab misalnya, atau dari Lippo atau pihak lain. Saya belum sampaikan itu. Sebab, prosesnya masih berjalan," paparnya.

Sebelumnya, Febri mengatakan, KPK memang sedang mendalami kejanggalan dalam sejumlah rekomendasi perizinan proyek pembangunan Meikarta. Salah satunya adalah penanggalan mundur dalam dokumen perizinan proyek. 

Ada dugaan proyek Meikarta dibangun sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) diterbitkan. Penanggalan dokumen perizinan dibuat mundur.  

"Diduga sejumlah rekomendasi sebelum IMB terbit dan sebelum pembangunan Meikarta dilakukan itu (sejumlah rekomendasi perizinan) dibuat backdate. Sekaligus juga kami mendalami apakah pembangunan sudah dimulai sebelum perizinan selesai atau sebagaimana semestinya," kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

"Seharusnya proses pembangunan itu kalau semua izin sudah lengkap termasuk juga IMB misalnya, baru pembangunan bisa dilakukan," lanjut Febri.

Ia mengatakan, rekomendasi perizinan proyek terkait lingkungan hingga keselamatan kebakaran harus dipenuhi sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Baca juga: Ini Kejanggalan yang Ditemukan KPK dalam Sejumlah Rekomendasi Perizinan Meikarta

Hal ini untuk memastikan proyek properti yang sudah dibangun rendah risiko demi menekan ancaman atau kerugian bagi penghuni.

"Jadi ini bukan hanya soal administrasi perizinannya tetapi memastikan pihak-pihak lain tidak dirugikan," kata dia.

KPK juga menduga perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal karena adanya aspek-aspek fundamental dari proyek tersebut yang tak dituntaskan dengan baik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X