Soal Nasib OSO, KPU Masih Kumpulkan Saran Para Ahli Hukum

Kompas.com - 14/11/2018, 22:34 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018) KOMPAS.com / ANDI HARTIKKetua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) disarankan untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 oleh sejumlah ahli hukum, terkait polemik syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Putusan itu menyatakan bahwa anggota partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dan berlaku sejak putusan dibacakan 23 Juli 2018.

Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 65 P/HUM/2018 mengabulkan gugatan uji materi PKPU nomor 26 tahun 2018 Pasal 60a.

Baca juga: Yusril Minta KPU Masukkan OSO dalam DCT DPD karena Gugatannya Dikabulkan PTUN

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, KPU sejauh ini menampung saran dan pandangan dari para ahli hukum. Keputusan belum dibuat KPU lantaran masih harus mempertimbangkan sejumlah hal

"Yang perlu dipahami hari ini kami mendengarkan masukan dari para ahli hukum. Jangan tanya KPU mau memutus apa, belum (diputuskan)," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Arief mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) terkait gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), soal Surat Keputusan (SK) KPU yang menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD Pemilu 2019.

Adapun OSO dinyatakan TMS oleh KPU lantaran masih tercatat sebagai anggota partai politik.

"Kami masih menunggu putusan dari TUN, bunyinya seperti apa, eksplisitnya seperti apa, baru kami akan memutuskan sikap kami seperti apa," ujar Arief.

Namun demikian, Arief menegaskan, pihaknya tak akan mengabaikan putusan pihak manapun, baik putusan MK, MA, maupun PTUN. KPU, saat ini sedang memikirkan mengenai pelaksanaan teknis dari putusan-putusan lembaga peradilan hukum itu.

"Kami tidak akan abaikan putusan siapapun. Cuma cara pelaksanaannya ya nanti kita lihat gimana teknisnya. Tapi kan KPU itu selalu hormati putusan hukum," tandasnya.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X