Kepada Wapres AS, Jokowi Minta Produk Indonesia Tak Dikenai Pajak

Kompas.com - 14/11/2018, 21:51 WIB
Presiden Joko Widodo saat pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Robert Pence di sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Robert Pence di sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018).

SINGAPURA, KOMPAS.com - Indonesia meminta Amerika Serikat untuk terus memberikan fasilitas generalized system of preferences (GSP) bagi produk-produk Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung hal tersebut saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence di sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018).

"Presiden mengharapkan agar Amerika masih bisa terus memberikan fasilitas GSP bagi Indonesia. Karena GSP ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk Amerika," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seusai pertemuan bilateral.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Wapres AS Mike Pence Bertemu secara Mendadak, Apa yang Dibahas?

Dikutip dari situs Office of The United States Trade Representatives, GSP adalah sebuah kebijakan pemerintah AS dalam memberikan peluang kepada negara-negara miskin membangun perekonomian di dalam negeri mereka melalui perdagangan. 

GSP adalah cara yang paling tua dan paling banyak digunakan AS dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara itu. Lewat GSP, maka produk dari negara-negara ekonomi lemah itu akan diberikan fasilitas bebas pajak dan cukai untuk dijual di Amerika. 

Permintaan Indonesia soal GSP pada ini disampaikan di sela topik perbincangan mengenai perdagangan Indonesia dan Amerika yang seharusnya bersifat saling melengkapi dan saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja.

Menlu Retno menambahkan, pendekatan Indonesia melobi AS agar tetap memberikan fasilitas GSP bagi produk Indonesia adalah pendekatan yang tidak akan menimbulkan resistensi bagi AS sendiri.

"Presiden menekankan kalau kita memakai pendekatan yang serius ya, maka mungkin malah akan justru menjadikan situasi yang lebih buruk," ujar Retno.

Baca juga: 45 Menit Bertemu, Ini Isi Pembicaraan Jokowi dengan Vladimir Putin

Wapres Pence sendiri, menurut Retno, merespons baik permintaan Presiden Jokowi tersebut. Meski tidak spesifik merespons mengenai GSP, namun Wapres Pence menyatakan komitmennya dalam hal perdagangan Indonesia-Amerika yang harus saling melengkapi dan menguntungkan.

"Tidak secara spesifik merespons GSP. Tapi saya kira pesan bahwa sebuah hubungan perdagangan yang saling menguntungkan itu sangat dishare oleh Amerika. Suasana pertemuan tadi sangat baik dan beberapa kali Wapres Pence menekankan bahwa Indonesia adalah strategic partner and friend of USA," lanjut Menlu Retno.

Diberitakan, pemerintah AS sedang mengevaluasi sejumlah produk asal Indonesia yang masuk ke negaranya. Beberapa produk yang dimaksud, antara lain tekstil, kapas dan sejumlah produk hasil laut. 

Evaluasi dilakukan untuk menentukan produk mana yang masih layak menerima fasilitas GSP. GSP sendiri adalah pemotongan bea masuk bagi produk ekspor sebuah negara. Fasilitas ini merupakan kebijakan demi membantu perekonomian negara berkembang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X