Mendagri Berharap Mundurnya Bupati Indramayu Tak Jadi Preseden Kepala Daerah Lain

Kompas.com - 14/11/2018, 19:35 WIB
Anna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya.  Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB. KOMPAS.com/IhsanuddinAnna Sophanah yang baru saja mengundurkan diri dari posisi bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia bertemu Tjahjo untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Anna datang ke Kantor Kemendagri, Selasa (13/11/2018) pukul 13.05 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap mundurnya Bupati Indramayu Anna Sophana tak menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya.

Tjahjo mengatakan hal ini karena kepala daerah dipilih melalui proses yang panjang dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Ia tak mempermasalahkan jika kepala daerah mundur karena berhalangan tetap seperti sakit keras atau tersangkut kasus hukum.

Baca juga: Bupati Indramayu Bantah Mundur karena Masalah Hukum

Akan tetapi, jika tidak karena berhalangan tetap, menurut Tjahjo, sebaiknya seorang kepala daerah tidak mengundurkan diri.

"Jangan sampai ini menjadi preseden semua kepala daerah. Gitu lho. Ini kan prosesnya panjang. Partai mengusulkan, ada kampanye, pilkada, rakyat memilih," ujar Tjahjo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Meski demikian, Tjahjo mengatakan dirinya selaku Mendagri tak berwenang melarang Anna mundur dari kursi Bupati Indramayu.

Ia menyebutkan, Mendagri juga tak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepala daerah yang mundur bukan karena alasan berhalangan tetap atau tersangkut kasus hukum.

Baca juga: Bupati Indramayu: Saya Minta Maaf ke Masyarakat dan Pendukung

Menurut dia, preseden ini baru pertama kali terjadi.

"Belum ada. Baru pertama kali. Makanya kalau (kepala daerah) berhenti mungkin (biasanya) karena, maaf, meninggal dunia, sakit, ada masalah hukum. Ini kan enggak," lanjut Tjahjo.

Masalah keluarga

Anna yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Bupati Indramayu menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (13/11/2018), di Kantor Kemendagri, jakarta.

Kepada Tjahjo, ia menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X