Menurut PKS, Demokrat Serius Dukung Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 14/11/2018, 18:33 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera tak sepakat dengan anggapan bahwa Partai Demokrat tidak "all out" dalam mendukung pasangan capres-cawpres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Mardani justru menilai Partai Demokrat serius dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebab perwakilan Demokrat selalu hadir dalam rapat Badan Pemenangan Nasional.

Hal itu ia ungkapkan saat ditanya mengenai sikap Partai Demokrat yang dianggap tak "all out" dalam mendukung Prabowo-Sandiaga karena membebaskan  kadernya dalam memilih capres di Pilpres 2019.

Baca juga: Menurut Hasto, Secara Tak Langsung Demokrat Dukung Jokowi-Maruf


"Demokrat serius. Selalu hadir dalam rapat Badan Pemenangan Nasional," ujar Mardani melalui pesan singkat, Rabu (14/11/2018).

Kendati demikian ia memaklumi jika Partai Demokrat juga memilih fokus untuk menang dalam pemilu legislatif (Pileg).

Sebab, Pileg 2019 digelar secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan capres-cawapres.

"Bahwa tiap partai fokus juga di Pileg dimaklumi karena waktunya bersamaan," kata Mardani.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pengamat: Sikap Demokrat Akan Berbeda jika AHY Jadi Pendamping Prabowo

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata  Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader  mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X