Cerita Wapres Kalla soal Pengawasan Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan pengalamannya saat mengecek penggunaan dana desa di daerah.

Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menceritakan pengalamannya saat menginspeksi hasil penggunaan dana desa berupa pembangunan jalan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Saat itu, kata Kalla, jalan yang ia tinjau telah dibangun sepanjang 600 meter dengan biaya hampir mencapai Rp 400 juta, namun ternyata kualitasnya buruk.

"Kemudian saya ambil bambu, saya korek sedikit saja sudah muncul batu-batunya. Aspalnya tipis sekali ternyata, batunya yang banyak. Jadi kalau dilalui mobil bisa langsung habis itu jalan," ujar Kalla.

Lalu Kalla menceritakan pengalamannya yang lain saat meninjau pembangunan saluran air yang menggunakan dana desa.

Ternyata, lanjut Kalla, saluran air yang dibangun tidak sampai ke desa sebelahnya yang berada dalam satu kecamatan.

Akhirnya, air bersih tak tersalurkan ke semua desa di kabupaten tersebut.

Karena itu, kata Kalla, penting bagi pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi membangun sistem pengawasan dana desa agar penggunaannya terintegrasi dan tidak sia-sia.

"Artinya adalah perlu pengawasan yang baik dan pendampingan yang baik daripada sistem ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Tetapi sistem organisasinya tetap menjalankan apa yang di dalam struktur pemerintahan desa yang diatur di dalam Kemendagri," ujar Kalla.

"Jadi ada dua hal yang intinya memang selalu harus kita sinkronkan. Bagaimana pengaturan program yang dilakukan oleh Kementerian Desa, tapi melewati sistem pemerintahan yang ada. Kita tidak ingin pusat langsung ke desa, karena itu merusak sistem otonomi," lanjut dia.