Cerita Wapres Kalla soal Pengawasan Dana Desa

Kompas.com - 14/11/2018, 17:36 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2018) Dok Sekretariat Wakil Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan pengalamannya saat mengecek penggunaan dana desa di daerah.

Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menceritakan pengalamannya saat menginspeksi hasil penggunaan dana desa berupa pembangunan jalan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Saat itu, kata Kalla, jalan yang ia tinjau telah dibangun sepanjang 600 meter dengan biaya hampir mencapai Rp 400 juta, namun ternyata kualitasnya buruk.

"Kemudian saya ambil bambu, saya korek sedikit saja sudah muncul batu-batunya. Aspalnya tipis sekali ternyata, batunya yang banyak. Jadi kalau dilalui mobil bisa langsung habis itu jalan," ujar Kalla.

Lalu Kalla menceritakan pengalamannya yang lain saat meninjau pembangunan saluran air yang menggunakan dana desa.

Ternyata, lanjut Kalla, saluran air yang dibangun tidak sampai ke desa sebelahnya yang berada dalam satu kecamatan.

Akhirnya, air bersih tak tersalurkan ke semua desa di kabupaten tersebut.

Karena itu, kata Kalla, penting bagi pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi membangun sistem pengawasan dana desa agar penggunaannya terintegrasi dan tidak sia-sia.

"Artinya adalah perlu pengawasan yang baik dan pendampingan yang baik daripada sistem ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Tetapi sistem organisasinya tetap menjalankan apa yang di dalam struktur pemerintahan desa yang diatur di dalam Kemendagri," ujar Kalla.

"Jadi ada dua hal yang intinya memang selalu harus kita sinkronkan. Bagaimana pengaturan program yang dilakukan oleh Kementerian Desa, tapi melewati sistem pemerintahan yang ada. Kita tidak ingin pusat langsung ke desa, karena itu merusak sistem otonomi," lanjut dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X