Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Bisa Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Sulteng

Kompas.com - 14/11/2018, 17:24 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak mampu melakukan pemutakhiran data pemilih di tiga wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng), pasca-gempa dan tsunami melanda kawasan tersebut, Jumat (28/9/2018).

Tiga wilayah tersebut adalah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Arief menyebutkan, pemutakhiran data pemilih tak bisa dilakukan di daerah itu karena ada sejumlah desa yang hilang, mengakibatkan ribuan penduduk meninggal dunia, sejumlah warga hilang, dan lainnya pindah domisili.

Namun, jumlahnya hingga saat ini belum dapat dipastikan.

"Teman-teman sudah mencoba mendata, tapi enggak bisa. Wilayah administratif di beberapa daerah tidak berfungsi sama sekali," kata Arief saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Hampir 14.000 Aduan Masyarakat Terkait Data Pemilih Diterima Bawaslu

Gempa dan tsunami itu juga mengakibatkan proses administrasi penduduk tak berjalan. Banyak warga yang kehilangan KTP serta Kartu Keluarga (KK) mereka.

Padahal, dalam melakukan pemutakhiran data, KPU harus berdasar pada data administrasi penduduk setempat.

Selain itu, ada kemungkinan warga di tiga wilayah tersebut hingga saat ini masih mengalami trauma dan beban psikologis pasca-bencana.

"Proses administrasi tak berjalan, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) juga tak bisa memberi keterangan. Kita tanya warga juga tidak siap ditanya mana KTP-nya, KK-nya, enggak mungkin jadi tiga kabupaten ini belum bisa melakukan pemutakhiran," ujar Arief.

Baca juga: Kalau Nama Saya Tak Ada di Data Pemilih, Apa yang Harus Dilakukan?

Arief mengatakan, KPU masih menunggu waktu yang memungkinkan untuk melakukan pemutakhiran.

Diperkirakan, pemutakhiran data pemilih di Sulteng baru akan dilakukan bulan depan.

Hingga saat ini, lembaga penyelenggara pemilu itu berpegang pada data pemilih Sulteng yang sudah ada sebelumnya.

"Selama belum ada perubahan keputusan data pemilih di tempat itu, kami gunakan data pemilih yang ada. Nanti kalau sudah terjadi pemutakhiran, baru kami mutakhirkan," kata Arief.

Baca juga: Pascagempa dan Tsunami Palu-Donggala, KPU Akan Mutakhirkan Data Pemilih

Arief mengungkapkan, bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih, ke depannya harus dipermudah dalam hal menggunakan hak pilih.

Meski demikian, hingga saat ini KPU belum bisa memastikan cara yang akan digunakan untuk mempermudah pemilih terdampak bencana dalam menggunakan hak pilihnya itu.

"Nanti kalau kamisudah mampu mendata itu, siapa ada di mana, berapa jumlahnya, baru kami bisa buat kebijakan, apakah dibuatkan TPS baru, atau digabungkan ke TPS yang sudah ada," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com