20 Tahun Tragedi Semanggi I, KontraS dan Keluarga Korban Desak Empat Hal Ini

Kompas.com - 14/11/2018, 16:54 WIB
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta keluarga korban Tragedi Semanggi I saat konferensi pers soal 20 tahun Tragedi Semanggi I, di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta keluarga korban Tragedi Semanggi I saat konferensi pers soal 20 tahun Tragedi Semanggi I, di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa Semanggi I terjadi pada 11 hingga 13 November dan pada tahun ini memasuki tahun ke-20 sejak peristiwa tersebut terjadi pada 1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) serta keluarga korban Tragedi Semanggi I menilai tragedi tersebut belum menyentuh titik terang untuk menemukan dalang di baliknya.

Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk menuntaskannya, yang tertuang pada program Nawa Cita.

"Setelah empat tahun pemerintahan Jokowi, kita melihat belum ada upaya, bahkan upaya pun belum ada sama sekali," ucap Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Oleh sebab itu, mereka memiliki beberapa desakan terhadap pemerintah. Pertama, mereka meminta Presiden Jokowi untuk memanggil Presiden ketiga RI BJ Habibie.

Baca juga: Aktivis 98 Minta Jokowi Tetapkan Korban Tragedi Semanggi-Trisakti Pahlawan Nasional

Dimas menyebutkan, pemanggilan tersebut disebabkan Habibie pernah berjanji saat ia menjabat untuk mengusut kasus tersebut secara adil, transparan, dan tuntas dengan prinsip kepastian hukum.

Desakan kedua mereka adalah mengganti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto karena diduga berkaitan erat dengan pelanggaran HAM Tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti.

Baca juga: Sumarsih: Tragedi Semanggi Tak Pantas Diselesaikan lewat Rekonsiliasi

Mereka juga meminta Jokowi untuk memerintahkan Kejaksaan Agung agar menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Sudah 20 tahun berkas penyelidikan mandek atau 'dipeti-eskan', padahal mekanisme di UU sudah jelas dan hasil penyelidikan Komnas HAM sudah memenuhi syarat-syarat hukum atau pro justicia, sehingga tidak ada alasan jaksa agung menolak penyidikan," kata dia.

Desakan terakhir yang diungkapkan adalah menghentikan segala upaya Menko Polhukam Wiranto untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur rekonsiliasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Nasional
Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X