20 Tahun Tragedi Semanggi I, KontraS dan Keluarga Korban Desak Empat Hal Ini

Kompas.com - 14/11/2018, 16:54 WIB
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta keluarga korban Tragedi Semanggi I saat konferensi pers soal 20 tahun Tragedi Semanggi I, di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta keluarga korban Tragedi Semanggi I saat konferensi pers soal 20 tahun Tragedi Semanggi I, di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa Semanggi I terjadi pada 11 hingga 13 November dan pada tahun ini memasuki tahun ke-20 sejak peristiwa tersebut terjadi pada 1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) serta keluarga korban Tragedi Semanggi I menilai tragedi tersebut belum menyentuh titik terang untuk menemukan dalang di baliknya.

Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk menuntaskannya, yang tertuang pada program Nawa Cita.

"Setelah empat tahun pemerintahan Jokowi, kita melihat belum ada upaya, bahkan upaya pun belum ada sama sekali," ucap Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Oleh sebab itu, mereka memiliki beberapa desakan terhadap pemerintah. Pertama, mereka meminta Presiden Jokowi untuk memanggil Presiden ketiga RI BJ Habibie.

Baca juga: Aktivis 98 Minta Jokowi Tetapkan Korban Tragedi Semanggi-Trisakti Pahlawan Nasional

Dimas menyebutkan, pemanggilan tersebut disebabkan Habibie pernah berjanji saat ia menjabat untuk mengusut kasus tersebut secara adil, transparan, dan tuntas dengan prinsip kepastian hukum.

Desakan kedua mereka adalah mengganti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto karena diduga berkaitan erat dengan pelanggaran HAM Tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti.

Baca juga: Sumarsih: Tragedi Semanggi Tak Pantas Diselesaikan lewat Rekonsiliasi

Mereka juga meminta Jokowi untuk memerintahkan Kejaksaan Agung agar menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Sudah 20 tahun berkas penyelidikan mandek atau 'dipeti-eskan', padahal mekanisme di UU sudah jelas dan hasil penyelidikan Komnas HAM sudah memenuhi syarat-syarat hukum atau pro justicia, sehingga tidak ada alasan jaksa agung menolak penyidikan," kata dia.

Desakan terakhir yang diungkapkan adalah menghentikan segala upaya Menko Polhukam Wiranto untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur rekonsiliasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X