Korupsi Proyek Gedung IPDN, Pejabat Kemendagri Dihukum Membayar Rp 4,2 Miliar

Kompas.com - 14/11/2018, 15:53 WIB
Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (14/11/2018). Dudy juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (14/11/2018). Dudy juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com- Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 4,2 miliar kepada terdakwa Dudy Jocom.

Mantan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri itu terbukti melakukan korupsi pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN).

"Jika tidak dibayar setelah 1 bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Namun, apabila harta tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 1 tahun," ujar ketua majelis hakim Sunarso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Dudy Jocom dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.

Baca juga: Korupsi Pembangunan IPDN, Pejabat Kemendagri Divonis 4 Tahun Penjara

Dudy terbukti menerima suap Rp 4,2 miliar. Perbuatan Dudy bersama-sama mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan menyebabkan kerugian negara Rp 34 miliar.

Keuntungan pribadi dan kerugian negara itu terjadi dalam proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Proyek itu dianggarkan pada tahun 2011.

Awalnya, Kemendagri mengadakan proyek lanjutan pembangunan Gedung IPDN dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar.

Dudy selaku pejabat pembuat komitmen bersama-sama Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya berencana mengatur sendiri pemenang lelang yang akan menjadi pelaksana proyek.

Dudy kemudian membuat nota dinas terkait pelaksanaan lelang yang sudah diatur secara sepihak dan diskriminatif untuk memenangkan PT Hutama Karya. Atas sepengetahuan Dudy, panitia pengadaan memanipulasi sistem penilaian evaluasi administrasi dan teknis untuk memenangkan PT Hutama Karya.

Pada akhirnya, PT Hutama Karya menandatangani kontrak dengan penawaran harga senilai Rp 125,6 miliar. Setelah itu, Dudy menangih fee kepada Budi Rachmat Kurniawan.

Menurut hakim, dalam melaksanakan pekerjaan, PT Hutama Karya mensubkontrakan seluruh pekerjaan utama yang nilainya Rp 35 miliar. Tak hanya itu, PT Hutama Karya juga membuat subkontrak fiktif terhadap sejumlah pekerjaan yang senilai Rp 8,2 miliar.

Dudy juga memerintahkan panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa untuk tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan kampus.

Perbuatan Dudy juga memperkaya sejumlah orang yang nilainya lebih dari Rp 4,5 miliar. Kemudian memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 22 miliar.



Terkini Lainnya

Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Megapolitan
Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Regional
Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Nasional
Ini Kata Kim Jong Un soal Trump saat Bertemu dengan Putin

Ini Kata Kim Jong Un soal Trump saat Bertemu dengan Putin

Internasional
BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

Regional
Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Nasional
11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

Internasional
Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Nasional
Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Regional
Foto 'Salaman' Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Foto "Salaman" Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Internasional
Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Regional
Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Nasional
Diperkirakan Masih Didalam Kota Jayapura, Polisi Persempit Ruang Gerak Napi Lapas Abepura yang Kabur

Diperkirakan Masih Didalam Kota Jayapura, Polisi Persempit Ruang Gerak Napi Lapas Abepura yang Kabur

Regional
Proses Hukum Laporan terhadap Istri Andre Taulany Bisa Dihentikan, jika...

Proses Hukum Laporan terhadap Istri Andre Taulany Bisa Dihentikan, jika...

Megapolitan
Bandung Siap Lahirkan Penulis Baru lewat Program Sahabat Pena Dispusip

Bandung Siap Lahirkan Penulis Baru lewat Program Sahabat Pena Dispusip

Regional

Close Ads X