Politik Saling Sindir Berpotensi Bikin "Swing Voters" Jenuh dan Apatis

Kompas.com - 14/11/2018, 12:54 WIB
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMODua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, sikap saling menyindir pada kampanye pilpres bisa membuat pemilih mengambang atau swing voters menjadi jenuh, bahkan bisa apatis. 

"Saya khawatir mereka (pemilih mengambang) makin antipati ya terhadap proses pemilu. Jangan lupa, tahun 2014 itu angka pengguna hak pilih atau voter turnout itu menurun loh di pilpres dibandingkan pileg. Pileg waktu itu 75 persen, pilpres hanya 70 persen," kata Titi kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

"Nah itu tidak lepas dari kegamangan atau keengganan mereka terhadap proses yang berlangsung. Mereka merasa tidak cukup terwakili, apalagi ruang publiknya diisi sentimen yang menyerang secara tidak substantif," lanjut Titi.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Saling Sindir di Kampanye Sekarang Masih Kondusif

Para pemilih mengambang, kata dia, harusnya ditawari gagasan dan program berbasis argumentasi serta data yang kuat. Hal itu guna memastikan mereka semakin antusias dan kritis dalam menentukan pilihannya.

"Jangan sampai kemudian apatisme, kejenuhan, dan rasa jengah terhadap pilpres berpengaruh terhadap partisipasi di pileg yang justru akan berdampak buruk bagi kontrol publik pada proses politik. Padahal, pileg juga sama pentingnya. Kita harus memastikan juga kan wakil rakyat yang betul-betul baik," paparnya.

Di sisi lain, Titi berharap agar kedua kubu segera mengesampingkan sindiran dan kritik yang tak substansial. Ia juga mengingatkan, tim pemenangan bertanggung jawab menjadikan kampanye sebagai ajang pendidikan politk.

Jika praktik saling sindir dibiarkan, ia khawatir akan menciptakan pemilu yang tak sehat.

Baca juga: Saling Sindir di Pilpres Dinilai karena Miskinnya Adu Program

"Seharusnya mereka di tengah keterbatasan pilihan dan dikotomi politik yang tajam mereka harusnya melahirkan identitas gagasan yang kuat. Jadi harusnya mereka dikenal sebagai kelompok yang punya identitas atau karakter gagasan yang khas," ungkap dia.

"Kalau polarisasinya gagasan enggak ada masalah, justru kita bisa membedakan kalau kelompok 01 gagasannya ini, kelompok 02 gagasannya ini. Tapi kalau yang dibuat polarisasi sentimen, nah ini akan memecah belah masyarakat kita sehingga tidak lagi kritis," lanjutnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X