Politik Saling Sindir Berpotensi Bikin "Swing Voters" Jenuh dan Apatis

Kompas.com - 14/11/2018, 12:54 WIB
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, sikap saling menyindir pada kampanye pilpres bisa membuat pemilih mengambang atau swing voters menjadi jenuh, bahkan bisa apatis. 

"Saya khawatir mereka (pemilih mengambang) makin antipati ya terhadap proses pemilu. Jangan lupa, tahun 2014 itu angka pengguna hak pilih atau voter turnout itu menurun loh di pilpres dibandingkan pileg. Pileg waktu itu 75 persen, pilpres hanya 70 persen," kata Titi kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

"Nah itu tidak lepas dari kegamangan atau keengganan mereka terhadap proses yang berlangsung. Mereka merasa tidak cukup terwakili, apalagi ruang publiknya diisi sentimen yang menyerang secara tidak substantif," lanjut Titi.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Saling Sindir di Kampanye Sekarang Masih Kondusif

Para pemilih mengambang, kata dia, harusnya ditawari gagasan dan program berbasis argumentasi serta data yang kuat. Hal itu guna memastikan mereka semakin antusias dan kritis dalam menentukan pilihannya.

"Jangan sampai kemudian apatisme, kejenuhan, dan rasa jengah terhadap pilpres berpengaruh terhadap partisipasi di pileg yang justru akan berdampak buruk bagi kontrol publik pada proses politik. Padahal, pileg juga sama pentingnya. Kita harus memastikan juga kan wakil rakyat yang betul-betul baik," paparnya.

Di sisi lain, Titi berharap agar kedua kubu segera mengesampingkan sindiran dan kritik yang tak substansial. Ia juga mengingatkan, tim pemenangan bertanggung jawab menjadikan kampanye sebagai ajang pendidikan politk.

Jika praktik saling sindir dibiarkan, ia khawatir akan menciptakan pemilu yang tak sehat.

Baca juga: Saling Sindir di Pilpres Dinilai karena Miskinnya Adu Program

"Seharusnya mereka di tengah keterbatasan pilihan dan dikotomi politik yang tajam mereka harusnya melahirkan identitas gagasan yang kuat. Jadi harusnya mereka dikenal sebagai kelompok yang punya identitas atau karakter gagasan yang khas," ungkap dia.

"Kalau polarisasinya gagasan enggak ada masalah, justru kita bisa membedakan kalau kelompok 01 gagasannya ini, kelompok 02 gagasannya ini. Tapi kalau yang dibuat polarisasi sentimen, nah ini akan memecah belah masyarakat kita sehingga tidak lagi kritis," lanjutnya.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X