PT Pos Minta Anggaran Kirim Buku Gratis, Ini Kata Mendikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku akan duduk bersama PT Pos Indonesia untuk membicarakan program pengiriman buku gratis yang kini terhenti.

"Kemendikbud akan duduk bersama dengan PT pos untuk mencari jalan keluar," kata Muhadjir kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Program pengiriman buku gratis ini sudah berjalan sejak Mei 2017 lalu dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat bisa mengirim buku gratis sebanyak-banyaknya lewat PT Pos setiap tanggal 17 setiap bulan.

Namun terhitung sejak bulan November ini, PT Pos menghentikan program tersebut karena terkendala biaya. BUMN itu berharap pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bisa membantu anggaran pengiriman buku gratis.

Baca juga: PT Pos Indonesia Harap Jokowi Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis

Muhadjir mengaku sebelumnya sudah ada pembicaraan terkait anggaran pengiriman buku gratis ini.

"Dulu rencana akan diupayakan dana dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, tetapi kelihatannya belum berhasil hingga kini," kata Muhadjir.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan belum ada yang bersedia berkomentar terkait masalah ini. Kompas.com sudah menghubungi tiga staf khusus Presiden Jokowi, yakni Johan Budi, Erani Yustika dan Adita Irawati.

Namun ketiganya mengaku baru tahu soal program pengiriman buku yang terhenti ini dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi Setijono sebelumnya mengungkapkan bahwa sampai Oktober 2018 kemarin, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar untuk program ini. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana CSR perusahaan.

"Untuk bulan ini karena sumber pendanaan belum terkonfirmasi terpaksa saya hentikan," kata Gilarsi.