PT Pos Minta Anggaran Kirim Buku Gratis, Ini Kata Mendikbud

Kompas.com - 14/11/2018, 08:29 WIB
Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan terakhir penanganan gempa Palu dan Donggala oleh pihak Kemendikbud (3/10/2018) Dok. Kompas.comMendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan terakhir penanganan gempa Palu dan Donggala oleh pihak Kemendikbud (3/10/2018)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku akan duduk bersama PT Pos Indonesia untuk membicarakan program pengiriman buku gratis yang kini terhenti.

"Kemendikbud akan duduk bersama dengan PT pos untuk mencari jalan keluar," kata Muhadjir kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Program pengiriman buku gratis ini sudah berjalan sejak Mei 2017 lalu dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat bisa mengirim buku gratis sebanyak-banyaknya lewat PT Pos setiap tanggal 17 setiap bulan.

Namun terhitung sejak bulan November ini, PT Pos menghentikan program tersebut karena terkendala biaya. BUMN itu berharap pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bisa membantu anggaran pengiriman buku gratis.

Baca juga: PT Pos Indonesia Harap Jokowi Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis

Muhadjir mengaku sebelumnya sudah ada pembicaraan terkait anggaran pengiriman buku gratis ini.

"Dulu rencana akan diupayakan dana dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, tetapi kelihatannya belum berhasil hingga kini," kata Muhadjir.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan belum ada yang bersedia berkomentar terkait masalah ini. Kompas.com sudah menghubungi tiga staf khusus Presiden Jokowi, yakni Johan Budi, Erani Yustika dan Adita Irawati.

Namun ketiganya mengaku baru tahu soal program pengiriman buku yang terhenti ini dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi Setijono sebelumnya mengungkapkan bahwa sampai Oktober 2018 kemarin, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar untuk program ini. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana CSR perusahaan.

"Untuk bulan ini karena sumber pendanaan belum terkonfirmasi terpaksa saya hentikan," kata Gilarsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X