Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kirim Buku Gratis Terhenti, Jokowi Dipetisi Pegiat Literasi

Kompas.com - 14/11/2018, 07:12 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipetisi oleh pegiat literasi karena program kirim buku gratis yang digagasnya terhenti. Petisi dibuat oleh Pustaka Bergerak di situs change.org.

Hingga Selasa (13/11/2018), petisi itu telah ditandatangani 4.000 lebih warganet yang kebanyakan adalah para pegiat literasi.

Pendiri Pustaka Bergerak Nirwan Ahmad Arsuka dalam petisinya menyesalkan terhentinya program pengiriman buku gratis tiap tanggal 17 setiap bulannya oleh PT Pos Indonesia.

Padahal, program yang digagas oleh Jokowi berdasar usulan para pegiat literasi ini sangat bermanfaat.

"Selama 18 bulan, hingga Oktober 2018, PT Pos telah mengangkut secara gratis paket dari para relawan dan dermawan sebanyak 45.252 koli, yang berat totalnya hampir 289 ton, dengan total biaya angkut tersebut hampir Rp 13,5 Miliar," tulis Nirwan dalam petisi itu.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis Lewat PT Pos Disetop Sementara

Nirwan menjelaskan, penghentian yang efektif mulai bulan N itu terjadi karena PT Pos tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah.

"Hingga hari ini, PT Pos belum juga mendapatkan bantuan yang diperlukan, khususnya legalitas formal dan kejelasan pembagian beban, yang tanpa itu PT Pos sebagai BUMN bisa dirugikan di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tulis dia.

Nirwan mengatakan, sejumlah upaya sedang dilakukan Pustaka Bergerak untuk membantu PT Pos Indonesia. Ia pun meminta kepada di seluruh Indonesia yang telah merasakan manfaat pengiriman buku gratis ini untuk ikut berpartisipasi.

Bentuknya antara lain adalah membuat video pendek berisi penyataan tentang manfaat program, dan himbauan ke pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk membantu PT Pos.

"Sangat dianjurkan agar video singkat ini dibuat sebaik dan sejujur mungkin, dan disebar ke mana-mana," tulis Nirwan.

Selain kepada Jokowi, petisi ini juga ditujukan kepada Kementerian BUMN, Pos Indonesia, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: PT Pos Indonesia Harap Jokowi Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis

"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat luas untuk menandatangani petisi ini, agar Program Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy)  menjadi program pemerintah yang berkelanjutan untuk dunia literasi Indonesia," tambah dia.

Sebelumnya, Dirut PT Pos Gilarsi Setijono membenarkan bahwa pihaknya menghentikan sementara program pengiriman buku gratis. PT Pos terganjal masalah pendanaan.

"Iya sementara memang kita hentikan. Karena itu program yang sangat costly. Kami sedang mencari sumber pendanaan yang bisa dipikul bareng," kata Gilarsi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/11/2018).

Sampai Oktober 2018 kemarin, kata Gilarsi, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis via PT Pos Distop, Ini Kata Pegiat Literasi

Adapun program pengiriman buku gratis ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat literasi saat bertatap muka di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017. Saat itu, Presiden berjanji akan menggratiskan biaya pengiriman buku pada hari tertentu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com