Kompas.com - 14/11/2018, 07:12 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipetisi oleh pegiat literasi karena program kirim buku gratis yang digagasnya terhenti. Petisi dibuat oleh Pustaka Bergerak di situs change.org.

Hingga Selasa (13/11/2018), petisi itu telah ditandatangani 4.000 lebih warganet yang kebanyakan adalah para pegiat literasi.

Pendiri Pustaka Bergerak Nirwan Ahmad Arsuka dalam petisinya menyesalkan terhentinya program pengiriman buku gratis tiap tanggal 17 setiap bulannya oleh PT Pos Indonesia.

Padahal, program yang digagas oleh Jokowi berdasar usulan para pegiat literasi ini sangat bermanfaat.

"Selama 18 bulan, hingga Oktober 2018, PT Pos telah mengangkut secara gratis paket dari para relawan dan dermawan sebanyak 45.252 koli, yang berat totalnya hampir 289 ton, dengan total biaya angkut tersebut hampir Rp 13,5 Miliar," tulis Nirwan dalam petisi itu.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis Lewat PT Pos Disetop Sementara

Nirwan menjelaskan, penghentian yang efektif mulai bulan N itu terjadi karena PT Pos tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah.

"Hingga hari ini, PT Pos belum juga mendapatkan bantuan yang diperlukan, khususnya legalitas formal dan kejelasan pembagian beban, yang tanpa itu PT Pos sebagai BUMN bisa dirugikan di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tulis dia.

Nirwan mengatakan, sejumlah upaya sedang dilakukan Pustaka Bergerak untuk membantu PT Pos Indonesia. Ia pun meminta kepada di seluruh Indonesia yang telah merasakan manfaat pengiriman buku gratis ini untuk ikut berpartisipasi.

Bentuknya antara lain adalah membuat video pendek berisi penyataan tentang manfaat program, dan himbauan ke pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk membantu PT Pos.

"Sangat dianjurkan agar video singkat ini dibuat sebaik dan sejujur mungkin, dan disebar ke mana-mana," tulis Nirwan.

Selain kepada Jokowi, petisi ini juga ditujukan kepada Kementerian BUMN, Pos Indonesia, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: PT Pos Indonesia Harap Jokowi Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis

"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat luas untuk menandatangani petisi ini, agar Program Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy)  menjadi program pemerintah yang berkelanjutan untuk dunia literasi Indonesia," tambah dia.

Sebelumnya, Dirut PT Pos Gilarsi Setijono membenarkan bahwa pihaknya menghentikan sementara program pengiriman buku gratis. PT Pos terganjal masalah pendanaan.

"Iya sementara memang kita hentikan. Karena itu program yang sangat costly. Kami sedang mencari sumber pendanaan yang bisa dipikul bareng," kata Gilarsi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/11/2018).

Sampai Oktober 2018 kemarin, kata Gilarsi, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis via PT Pos Distop, Ini Kata Pegiat Literasi

Adapun program pengiriman buku gratis ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat literasi saat bertatap muka di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017. Saat itu, Presiden berjanji akan menggratiskan biaya pengiriman buku pada hari tertentu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Nasional
Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Nasional
Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Nasional
Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Nasional
Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Nasional
Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.