KPU Targetkan Pemutakhiran DPT di Sulteng Rampung Sebelum 15 November

Kompas.com - 14/11/2018, 06:06 WIB
Komisioner KPU Hasyim AsyariKompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Hasyim Asyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kawasan bencana di Sulawesi Tengah pascabencana terus dilakukan.

Hasyim menyebut, KPU sudah mulai mengidentifikasi data pemilih yang sebelumnya masuk dalam DPT, untuk dicocokan dengan status korban bencana yang meninggal, hilang, maupun pindah domisili.

"Sudah kita minta identifikasi, berdasarkan data-data yang tersedia tentang berapa jumlah korban, statusnya apa meninggal, menghilang, apa kemudian mengungsi dan belum diketahui posisinya mengusingnya di mana. Oleh karena itu data itu ditelusuri," kata Hasyim saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Bawaslu: Ribuan Warga Sulsel yang Telah Meninggal Masuk DPT

Menurut Hasyim, perbaikan data difokuskan pada wilayah yang terdampak gempa, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggal, dan Sigi.

Utamanya, pada daerah-daerah yang paling parah terdampak bencana dan disinyalir banyak korban hilang dan meninggal, seperti Kelurahan Balaroa, Petobo, dan Jono Oge.

KPU dalam hal ini menunggu laporan dari hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU daerah.

Nantinya, DPT hasil perbaikan ini akan ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih Pemilu 2019 yang akan digelar Kamis (15/11/2018).

Ditargetkan, perbaikan DPT di wilayah terdampak gempa Sulteng bisa tuntas sebelum penetapan Kamis nanti.

Sebab, jika tidak, tahapan penetapan DPT dapat mengganggu tahapan Pemilu lainnya, misalnya pengadaan surat suara, bilik suara, ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Idealnya bahwa urusan daftar pemilih ini bisa tuntas di tahun 2018 ini. Bahwa itu akan punya efek yang banyak ya, misalkan yang pertama pengadaan surat suara, kemudian yang kedua untuk mendesain berapa sih TPS yang akan digelar untuk Pemilu 2019 nanti," ujar Hasyim.

Baca juga: Jumat, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan II

KPU hingga saat ini sudah menetapkan DPT Pemili 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan pada 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Penyempurnaan membuat jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya diperbaiki, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Kompas TV Seperti apa pemaparan jajak pendapat dari Litbang Kompas perihal pasifnya publik menanggapi daftar pemilih?

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X