Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Targetkan Pemutakhiran DPT di Sulteng Rampung Sebelum 15 November

Kompas.com - 14/11/2018, 06:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kawasan bencana di Sulawesi Tengah pascabencana terus dilakukan.

Hasyim menyebut, KPU sudah mulai mengidentifikasi data pemilih yang sebelumnya masuk dalam DPT, untuk dicocokan dengan status korban bencana yang meninggal, hilang, maupun pindah domisili.

"Sudah kita minta identifikasi, berdasarkan data-data yang tersedia tentang berapa jumlah korban, statusnya apa meninggal, menghilang, apa kemudian mengungsi dan belum diketahui posisinya mengusingnya di mana. Oleh karena itu data itu ditelusuri," kata Hasyim saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Bawaslu: Ribuan Warga Sulsel yang Telah Meninggal Masuk DPT

Menurut Hasyim, perbaikan data difokuskan pada wilayah yang terdampak gempa, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggal, dan Sigi.

Utamanya, pada daerah-daerah yang paling parah terdampak bencana dan disinyalir banyak korban hilang dan meninggal, seperti Kelurahan Balaroa, Petobo, dan Jono Oge.

KPU dalam hal ini menunggu laporan dari hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU daerah.

Nantinya, DPT hasil perbaikan ini akan ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih Pemilu 2019 yang akan digelar Kamis (15/11/2018).

Ditargetkan, perbaikan DPT di wilayah terdampak gempa Sulteng bisa tuntas sebelum penetapan Kamis nanti.

Sebab, jika tidak, tahapan penetapan DPT dapat mengganggu tahapan Pemilu lainnya, misalnya pengadaan surat suara, bilik suara, ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Idealnya bahwa urusan daftar pemilih ini bisa tuntas di tahun 2018 ini. Bahwa itu akan punya efek yang banyak ya, misalkan yang pertama pengadaan surat suara, kemudian yang kedua untuk mendesain berapa sih TPS yang akan digelar untuk Pemilu 2019 nanti," ujar Hasyim.

Baca juga: Jumat, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan II

KPU hingga saat ini sudah menetapkan DPT Pemili 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan pada 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Penyempurnaan membuat jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya diperbaiki, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Kompas TV Seperti apa pemaparan jajak pendapat dari Litbang Kompas perihal pasifnya publik menanggapi daftar pemilih?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com