Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/11/2018, 23:22 WIB

SINGAPURA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara ASEAN untuk bahu membahu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 ASEAN di Suntec Convention Center, Singapura, Selasa (13/11/2018) malam.

Di awal pidato, Jokowi menyampaikan bahwa negara-negara kawasan Asia Tenggara sudah dapat menikmati situasi aman dan damai selama lebih dari 50 tahun.

"Tahun 1967, ketika kawasan lain di dunia terpecah dan terjebak dalam perebutan kekuasaan dua negara adikuasa, para pemimpin ASEAN sepakat untuk bersatu dan menciptakan kawasan damai dan sejahtera," ujar Jokowi.

Baca juga: KPU Jadwalkan Audiensi dengan Presiden Jokowi Terkait Tahapan Pemilu

ASEAN pun mencatatkan diri dalam sejarah sebagai bagian dari penyelesaian persoalan kawasan dan dunia.

Presiden Jokowi menegaskan, tantangan ASEAN kini berbeda. ASEAN membutuhkan komitmen dari seluruh negara anggotanya untuk tetap menjaga perdamaiandan  kesejahteraan di kawasan sebagai satu keluarga.

"Krisis kemanusiaan Rakhine State belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional. Kita sebagai satu keluarga, Indonesia sangat mengharapkan dapat dilakukan langkah maju penyelesaian krisis kemanusiaan ini," ujar Jokowi.

"Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State di mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi dan pembangunan dilakukan secara inklusif," lanjut dia.

Pada penghujung pidatonya, Presiden Jokowi mengapresiasi hasil pembicaraan di tingkat menteri negara-negara ASEAN.

Melalui pembicaraan tersebut, lanjut Jokowi, The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) direncanakan dilibatkan dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.

"Saya berharap, detail mandat dan mekanisme peranan AHA Center dan ASEAN dapat secepatnya diselesaikan," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerkosaan Dianggap Persetubuhan Anak, Apakah 'Victim Blaming'?

Pemerkosaan Dianggap Persetubuhan Anak, Apakah "Victim Blaming"?

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Lampaui Ganjar, Anies Urutan Ketiga

Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Lampaui Ganjar, Anies Urutan Ketiga

Nasional
Menhan Prabowo Ingin Kerja Sama Indonesia-China Ditingkatkan

Menhan Prabowo Ingin Kerja Sama Indonesia-China Ditingkatkan

Nasional
Survei Litbang Kompas, PDI-P Paling Banyak Dipilih Warga NU

Survei Litbang Kompas, PDI-P Paling Banyak Dipilih Warga NU

Nasional
Saat Prabowo Usulkan Perdamaian dan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina tetapi Ditolak

Saat Prabowo Usulkan Perdamaian dan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina tetapi Ditolak

Nasional
Keriuhan Panggung Pilpres 2024: Ganjar-Anies Saling Sindir, Prabowo Berdiri di Garis Tengah

Keriuhan Panggung Pilpres 2024: Ganjar-Anies Saling Sindir, Prabowo Berdiri di Garis Tengah

Nasional
PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Komisaris PT Wika Beton Lawan KPK

PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Komisaris PT Wika Beton Lawan KPK

Nasional
KPK Harap Penangguhan Penahanan Eltinus Omaleng dkk Tak Ganggu Proses Hukum

KPK Harap Penangguhan Penahanan Eltinus Omaleng dkk Tak Ganggu Proses Hukum

Nasional
Penahanan Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng Ditangguhkan

Penahanan Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng Ditangguhkan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Keponakan Wamenkumham Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Keponakan Wamenkumham Digelar Hari Ini

Nasional
Erick Thohir dan Sandiaga Uno, Bukan Kader Partai tetapi Digadang-gadang Jadi Cawapres

Erick Thohir dan Sandiaga Uno, Bukan Kader Partai tetapi Digadang-gadang Jadi Cawapres

Nasional
Bung Karno, Antara Bandit dan Dewa

Bung Karno, Antara Bandit dan Dewa

Nasional
Dipolisikan soal Info Putusan MK, Denny Indrayana: Kalau Jadi Kriminalisasi, Saya Akan Lawan

Dipolisikan soal Info Putusan MK, Denny Indrayana: Kalau Jadi Kriminalisasi, Saya Akan Lawan

Nasional
[GELITIK NASIONAL] Gaduh Pemilu 2024: Isu Bocornya Putusan MK hingga Cawe-cawe Jokowi

[GELITIK NASIONAL] Gaduh Pemilu 2024: Isu Bocornya Putusan MK hingga Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Tanggapi Surat Denny Indrayana untuk Megawati, Sekjen PDI-P: Tuduhan yang Berlebihan

Tanggapi Surat Denny Indrayana untuk Megawati, Sekjen PDI-P: Tuduhan yang Berlebihan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com