Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Koalisi Tak All Out, Bagaimana Dampaknya Bagi Prabowo-Sandi?

Kompas.com - 13/11/2018, 20:58 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai besar kecilnya jumlah partai dalam sebuah koalisi bukan jaminan kemenangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya tentang dampak bagi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, jika caleg partai koalisinya tidak all out mengampanyekan pasangan nomor urut 02 itu.

Misalnya, seperti Partai Demokrat yang memberi keleluasaan bagi calegnya untuk berkampanye sesuai karakteristik daerah pemilihan masing-masing.

"Kalau saya tidak melihat besar kecilnya partai saat Pilpres. Pilkada menunjukan besar kecilnya koalisi yang dibangun calon kepala daerah itu ternyata tidak serta merta memberi jaminan kepala daerah itu menang," ujar Siti di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018).

Sebab, partai koalisi dinilai hanya untuk menyempurnakan pencalonan saja. Sama seperti calon wakil presiden yang hanya menyempurnakan capresnya. 

Siti kemudian mencontohkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat Pilpres 2009. Ketika itu, SBY tak ragu menggandeng Boediono sebagai wakil presiden.

"Karena apa? Karena dia tahu dia di atas angin," ujar Siti.

Pada akhirnya, penentu kemenangan tetap ada pada sosok capresnya. Bukan pada cawapres maupun seberapa banyak partai koalisi. Siti mengatakan hal ini juga berlaku pada Pilpres kali ini.

"Jadi seperti Sandiaga itu, menyempurnakan saja," kata dia.

Sikap Demokrat

Sebelumnya, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjawab secara tegas ketika ditanya apakah caleg partainya akan mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

AHY hanya menjawab caleg Demokrat akan menggunakan strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah pemilihan (dapil) dalam berkampanye.

"Yang jelas caleg tujuannya adalah untuk menang. Mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat. Segala hal strategi dijalankan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing," kata AHY.

Ia mengatakan, Pemilu 2019 merupakan tantangan yang berat bagi Partai Demokrat yang tidak mengusung capres dan cawapres.

Hanya partai yang mengusung capres atau cawapres yang diuntungkan pada Pemilu 2019.

Dengan demikian, partai bisa mendapat limpahan suara dari tingginya elektabilitas capres atau cawapres yang diusung.

Karena tak mengusung capres atau cawapres, saat ini Demokrat mengedepankan figur para caleg di dapil masing-masing untuk meraih kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com